SELONG — Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan peringatan keras kepada warga penerima bantuan sosial agar tidak menggunakan ponsel untuk bermain judi online. Imbauan itu disampaikan di tengah meningkatnya beban anggaran daerah untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan yang tahun ini mencapai sekitar Rp 120 miliar.
Angka itu melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 88 miliar. Kenaikan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya akurasi data penerima bantuan agar sasaran program tepat dan keuangan daerah tidak jebol. Hal ini disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pelepasan jemaah umrah di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (3/9/2026).
Bansos Dicabut Jika Terdeteksi Judol
Kemajuan teknologi kini memungkinkan pemerintah pusat melakukan pemadanan data penerima bantuan secara luas. Warga yang terindikasi bermain judi online dapat terdeteksi dan berisiko dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
"Banyak masyarakat kita, mohon maaf, yang ketahuan oleh pusat bermain judol. Ini sehingga dianggap bantuan itu diperuntukkan untuk hal yang tidak semestinya," ujar Haerul Warisin.
Haerul menegaskan teknologi seharusnya dipakai untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat bagi keluarga, bukan untuk aktivitas yang merugikan secara ekonomi. Ia meminta warga menggunakan gawai secara bijak agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan finansial.
Data Penerima Bansos Diminta Segera Dirapikan
Selain persoalan judol, Bupati menyoroti tata kelola data penerima bantuan yang masih belum akurat. Ia meminta Kepala Dinas Sosial Lombok Timur melakukan verifikasi terhadap warga yang mengajukan sanggahan terkait status desil penerima bantuan.
Data yang belum sesuai harus segera diperbaiki dan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Haerul menekankan langkah ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
"Data yang belum akurat harus segera diperbaiki dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial," tegasnya.
Perbaikan data juga menjadi kunci agar beban pemerintah daerah dalam membiayai iuran BPJS Kesehatan dapat dikelola dengan baik. Tahun ini Lotim harus membayar sekitar Rp 120 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 88 miliar.
"Kalau dulu pusat yang menanggung. Begitu dihapus oleh pusat, kembali kita yang menanggung," katanya.
Warga Diminta Tidak Bergantung pada Bantuan
Di akhir kesempatan, Bupati yang akrab disapa H. Iron itu mengajak masyarakat Lombok Timur kembali menerapkan pola hidup sehat dan tidak bergantung penuh pada bantuan pemerintah. Menurutnya, kemandirian keluarga menjadi kunci memperbaiki kualitas hidup dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah akan terus memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga perilaku dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif untuk kesejahteraan keluarga.
