SELONG — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera memiliki Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga kini, masih ada 127 desa yang belum menentukan lokasi pembangunan, atau sekitar 50 persen dari total 254 desa/kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang digelar Pemda Lotim bersama jajaran terkait di Aula Kodim 1615 Lotim, Senin (7/9). Bupati Lotim H. Haerul Warisin menegaskan, gerai ini merupakan aset strategis untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
Dana Rp 1 Miliar per Desa: Kesempatan yang Tidak Boleh Dilewatkan
Haerul mengingatkan para kepala desa bahwa pembangunan gerai KDKMP sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp 1 miliar per unit. Menurutnya, ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah desa.
“Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh pemerintah dengan dana Rp 1 miliar. Maka harus kita manfaatkan,” ujarnya dalam rapat yang juga dihadiri Komandan Kodim 1615 Lotim Letkol Inf. Hadiyansyah tersebut.
Empat Opsi Lahan untuk Desa yang Belum Memiliki Lokasi
Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total 254 desa/kelurahan, sebanyak 101 gerai tengah dalam proses pembangunan dan 26 gerai telah rampung 100 persen. Adapun 127 sisanya belum dimulai karena terkendala ketersediaan lahan yang dinilai kurang strategis atau sulit diakses masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Haerul menyebutkan sejumlah opsi yang bisa ditempuh pemerintah desa. Opsi tersebut meliputi pemanfaatan tanah pecatu, tukar guling apabila lokasi tidak strategis, penggunaan lahan milik Pemda Lotim, serta memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi NTB.
Kecamatan Sakra Barat Jadi Wilayah dengan Keterlambatan Terbanyak
Dandim 1615 Lotim Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan, keterlambatan pembangunan di 127 desa tersebut bukan disebabkan proyek mangkrak. Pembangunan di lokasi-lokasi itu memang belum dimulai sama sekali.
Ia memaparkan, untuk pembangunan tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, dan 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah. Kecamatan Sakra Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa terbanyak yang belum memiliki gerai, yakni 20 desa.
Klaim Ahli Waris dan Penolakan Warga Jadi Kendala di Lapangan
Hadiyansyah mengungkapkan dua kendala utama yang sempat dihadapi dalam pembangunan KDKMP. Pertama, adanya klaim atau pengakuan lahan oleh ahli waris. Kedua, ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap penggunaan lahan yang sebelumnya difungsikan sebagai fasilitas olahraga.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan persoalan klaim lahan oleh ahli waris telah dimediasi dan diselesaikan. Begitu pula penolakan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya dipakai untuk fasilitas olahraga.
Gerai Rampung Bakal Dilengkapi Truk hingga Mesin Kasir Digital
Selain pembangunan fisik, KDKMP yang telah selesai akan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung. Untuk unit yang mencapai progres 100 persen, akan diterima 17 item sarana penunjang operasional koperasi.
Sarpras tersebut antara lain truk, mobil pick-up, motor roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, hingga kipas. Pengadaan dan distribusi seluruh sarana tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat secara bertahap.
