MATARAM — Krisis air bersih di Gili Trawangan memaksa pemerintah mengambil langkah darurat. Pemkab Lombok Utara menyiapkan diskresi berupa meminta PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) membuka kembali keran air berteknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO), meski kehadiran perusahaan penyulingan itu selama ini kerap ditolak warga dan izinnya telah dicabut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bupati KLU Najmul Akhyar menyebut masa diskresi ini sekaligus menjadi waktu bagi PT TCN mengurus seluruh perizinan yang selama ini menjadi penghalang operasional mereka. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten membantu untuk memudahkan perizinan itu,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Izin Dicabut KKP karena Rusak Ekosistem, Mengapa Kini Diminta Kembali?
Langkah ini diambil di tengah posisi pelik. Izin operasional PT TCN, satu-satunya perusahaan penyulingan air laut di Gili Trawangan, dicabut oleh KKP karena terbukti melakukan penyulingan di luar area yang ditetapkan. Aktivitas itu dinilai menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan di lokasi tersebut.
Penolakan juga datang dari warga. Namun, Najmul mengaku tidak punya opsi lain untuk menyalurkan air bersih sesegera mungkin ke Gili Meno dan Gili Trawangan. “Tidak ada. Jadi ini karena opsinya kan harus cepat. Kalau kita misalnya mencari PT yang lain lagi, perusahaan yang lain lagi, prosesnya pasti lama,” katanya.
Hingga kini, PT TCN belum berani mengambil langkah beroperasi kembali. Pemkab KLU pun terus mendorong perusahaan itu membuka keran airnya karena kebutuhan dasar masyarakat kian mendesak. “Karena ini merupakan kepentingan dasar masyarakat yang ada di Gili, khususnya Gili Trawangan, maka Pemda meminta PT TCN untuk membuka keran airnya,” tegasnya.
315 Wisatawan Angkat Kaki, Hotel Terpaksa Beli Air dari Luar Pulau
Krisis air bersih terjadi tepat di tengah puncak musim kunjungan atau high season. Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan Lalu Kusnawan mengungkapkan, sejumlah pengelola hotel terpaksa menyedot air kolam renang hingga membeli air dari luar pulau untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
Kondisi itu memicu gelombang keberangkatan lebih awal. “Sedikitnya 315 wisatawan sudah meninggalkan Gili Trawangan lebih awal,” ungkap Lalu Kusnawan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena masih ada wisatawan yang mengajukan pembatalan dan pengembalian dana.
Desakan pun disampaikan tegas kepada pemerintah. “Pemerintah harus gerak cepat. Tidak boleh zero service kalau masalah yang mendasar seperti kebutuhan air ini,” katanya.
