MATARAM — Kebutuhan investasi senilai Rp400 miliar untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lombok kembali mengemuka. Gagasan ini dinilai kian mendesak di tengah keterbatasan pasokan air bersih yang mulai mengganggu aktivitas pariwisata di Gili Trawangan, Lombok Utara.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Irnadi, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi terbaru soal kelanjutan rencana investasi tersebut. "Saya belum melihat secara detail. Yang saya ketahui belum ada lanjutan," ujarnya di Mataram, Minggu (6/9).
Proyek Strategis yang Kembali Mandek
Rencana pembangunan infrastruktur air minum ini sejatinya telah melalui tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang tuntas pada Januari 2024. Hasil kajian tersebut menyatakan proyek ini layak direalisasikan dan telah diserahkan kepada Penjabat Gubernur NTB saat itu, Lalu Gita Ariadi.
Proyek ini digarap oleh emiten Grup Salim, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), melalui anak usahanya PT Potum Mundi Infranusantara. Mereka bermitra dengan BUMD NTB, PT Gerbang NTB Emas (GNE), sejak 2019. Proses studi sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.
Irnadi menegaskan bahwa DPM-PTSP terbuka apabila investor kembali menjajaki proyek ini. "Kalau memang ada (investor) yang menjajaki, kenapa tidak?" katanya. Menurutnya, persoalan air bersih adalah peluang investasi yang layak diperjuangkan, namun teknis kelanjutan proyek masih perlu koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Mengapa Proyek Ini Krusial bagi Warga Lombok?
Berdasarkan hasil studi kelayakan, dana Rp400 miliar tersebut direncanakan untuk membangun infrastruktur pasokan air bersih yang menyasar tiga wilayah: Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Jaringan yang dibangun nantinya akan dikoneksikan dengan jaringan atau intake PDAM di masing-masing kabupaten/kota sebelum dialirkan ke masyarakat.
Sumber air baku yang direncanakan berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Meninting serta Mata Air Ranget di kawasan Sesaot, Narmada, Lombok Barat. Kedua sumber ini dinilai strategis untuk memenuhi kebutuhan air baku jangka panjang.
Direktur Utama PT GNE saat itu, Samsul Hadi, sempat menyatakan kesiapan penuh investor untuk merealisasikan proyek. "PT Potum sudah siap apapun skemanya. Mau KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), atau business to business (B to B). Mereka juga siap berinvestasi sepenuhnya," kata Samsul Hadi dalam arsip pemberitaan Suara NTB, Februari 2024.
Skema KPBU dan Nasib Kawasan Pariwisata
Pemprov NTB sebelumnya telah membentuk tim simpul KPBU yang melibatkan Dinas PUPR, Bappeda, dan Biro Administrasi Pimpinan. Tim ini bertugas mengkaji skema kerja sama yang paling tepat, apakah melalui KPBU atau B to B, sebelum proyek memasuki tahap konstruksi.
Keterlambatan realisasi proyek ini berbanding terbalik dengan urgensi di lapangan. Gili Trawangan yang berstatus sebagai kawasan pariwisata strategis nasional kini menghadapi ancaman serius. Keterbatasan pasokan air bersih mulai berdampak pada operasional hotel, restoran, dan aktivitas wisata bahari di pulau tersebut.
Irnadi menambahkan, pihaknya akan segera mengecek perkembangan terakhir rencana investasi tersebut ke dinas teknis. "Kalau yang saya ketahui belum. Mungkin masih berproses di dinas teknis," pungkasnya.
