LOMBOK TIMUR — Perbaikan jaringan irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mulai menunjukkan hasil. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat mencatat tingkat kemantapan jaringan irigasi kini mencapai 59 persen pada 2026, meningkat lima poin dari posisi sebelumnya yang berada di angka 54 persen.
Peningkatan ini mencakup jaringan irigasi dengan total panjang sekitar 140 ribu meter yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Lombok Timur, Harun, mengatakan kategori mantap berarti jaringan mampu mengalirkan air sesuai kebutuhan petani.
”Untuk kemantapan irigasi Kabupaten Lombok Timur, terjadi peningkatan di tahun 2026 menjadi 59 persen. Sebelumnya 54 persen yang dikategorikan mantap,” kata Harun.
Bantuan DPR RI dan DPRD Jadi Penopang di Tengah Efisiensi Anggaran
Kenaikan tingkat kemantapan ini tidak lepas dari suntikan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada 2026, Lombok Timur menerima bantuan aspirasi untuk pembangunan atau perbaikan 79 titik jaringan irigasi tersier dari Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Selain itu, terdapat tujuh paket pekerjaan yang berasal dari DPRD Kabupaten Lombok Timur. Harun menyebut seluruh pekerjaan tersebut kini sudah memasuki tahap PHO atau penyerahan pertama hasil pekerjaan.
”Kita sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari DPR ini di tengah efisiensi anggaran pusat, karena kita mendapat bantuan aspirasi dari dewan kita di Senayan,” ujarnya.
Sebutir Titik Terbanyak Ada di Masbagik, Sembalun Tak Tersentuh
Sebanyak 79 titik irigasi yang berasal dari aspirasi DPR RI itu tersebar di 20 kecamatan. Satu-satunya wilayah yang tidak masuk daftar adalah Kecamatan Sembalun.
Kecamatan Masbagik menjadi wilayah dengan jumlah titik pekerjaan terbanyak, yakni sekitar 20 titik. Sisanya terdistribusi di berbagai kecamatan lain yang membutuhkan perbaikan saluran air.
Seluruh pekerjaan tersebut telah dipantau langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur. Harun menyebut hasil monitoring di lapangan menunjukkan kualitas pengerjaan yang memuaskan.
”Kita sudah monitoring semua hasil pekerjaan bersama Bapak Wabup, hasilnya sangat memuaskan,” kata Harun.
Target 100 Persen Mantap dan Pengajuan Titik Baru untuk 2027
Meski angkanya naik, Dinas PUPR Lombok Timur belum berpuas diri. Instansi itu masih menargetkan seluruh jaringan irigasi kabupaten bisa mencapai tingkat kemantapan 100 persen.
Harun mengatakan target tersebut membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun lembaga legislatif. Keberlanjutan program dinilai penting untuk menyelesaikan kerusakan jaringan yang masih tersisa, mulai dari rusak ringan hingga berat, serta mencegah kondisi yang berpotensi rusak.
Untuk mewujudkan itu, Bidang Pengairan telah mengajukan 12 titik jaringan melalui sistem Sipuri untuk dikerjakan pada 2027. Dari jumlah tersebut, enam paket kabarnya telah mendapat persetujuan pusat dan nantinya dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
”Kita terus berusaha. Bila ada diminta lagi pengajuan data oleh pusat, kita sudah siap. Kita saat ini terus melakukan pendataan seluruh titik irigasi di Lombok Timur,” ucap Harun.
Langkah pendataan ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki basis data kebutuhan jaringan yang siap diajukan setiap kali program pusat dibuka kembali. Dengan begitu, gangguan terhadap kebutuhan air untuk lahan pertanian dan keluhan petani diharapkan berkurang.
”Mudah-mudahan ke depan bidang air tidak lagi termasuk bidang yang kena efisiensi anggaran agar bisa mencapai kemantapan jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Timur hingga 100 persen,” pungkasnya.
