MATARAM — DPRD Nusa Tenggara Barat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Baiq Isvie Ruparda, Rabu (22/7/2026). Persetujuan ini diberikan setelah Banggar melaporkan hasil pembahasan yang mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen dan realisasi belanja 93,14 persen.
Catatan Kritis Banggar: SiLPA Rp431,02 Miliar
Meski memberikan lampu hijau, Banggar DPRD NTB tetap menyisipkan catatan serius. Angka SiLPA Rp431,02 miliar dinilai perlu dikendalikan agar tidak berulang di tahun-tahun mendatang. "SiLPA yang besar bisa mengindikasikan penyerapan anggaran yang tidak optimal," ujar sumber di lingkungan DPRD.
Selain SiLPA, Banggar juga menyampaikan 18 rekomendasi strategis. Rekomendasi itu mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja, percepatan pengelolaan aset, hingga tindak lanjut rekomendasi BPK. Penerapan penganggaran berbasis kinerja atau performance oriented budgeting juga menjadi salah satu poin yang ditekankan.
Gubernur Iqbal: APBD Bukan Sekadar Dokumen
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam pendapat akhir menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Menurutnya, APBD adalah instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami memandang setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai energi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Gubernur Iqbal di hadapan anggota dewan.
Komitmen Perbaikan: Early Warning System hingga Optimalisasi Aset
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang adaptif serta berbasis data. Salah satu langkah konkret yang dijanjikan adalah penerapan early warning system guna mempercepat realisasi belanja dan menekan SiLPA yang tidak produktif.
Di bidang pengelolaan aset daerah, Gubernur menegaskan akan mempercepat inventarisasi, validasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset. "Kami ingin aset daerah memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik," ujarnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, atas pembahasan yang berlangsung konstruktif. Menurutnya, sinergi eksekutif-legislatif adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif.
