MATARAM — Tragedi longsor yang menewaskan tiga penambang di kawasan tambang Lawang Tua, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, memicu keprihatinan serius dari legislator Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka, tetapi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan aktivitas pertambangan di daerah tersebut.
Anggota DPRD Provinsi NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, Fakhruddin, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia menegaskan insiden ini tidak boleh dipandang sebagai musibah biasa.
Evaluasi Menyeluruh Aktivitas Tambang Tanpa Izin
"Peristiwa di tambang Lantung itu tidak boleh hanya dipandang sebagai musibah biasa," tegas Fakhruddin, kemarin.
Fakhruddin menyoroti dugaan kuat bahwa aktivitas pertambangan di kawasan Lawang Tua belum mengantongi izin resmi. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa sebelumnya telah menginstruksikan penghentian kegiatan di lokasi tersebut, namun kenyataannya operasional masih terus berjalan hingga memakan korban jiwa.
Menurutnya, jika benar aktivitas tambang Lantung belum memiliki izin, maka harus ada evaluasi serius. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah mengapa aktivitas penambangan masih berlangsung meski sudah ada larangan, serta mengapa pengawasan dari pihak berwenang gagal mencegah jatuhnya korban.
Desakan untuk Aparat Penegak Hukum
Meski menekankan perlunya evaluasi, Fakhruddin mengaku tidak ingin mendahului proses penyelidikan atau menyimpulkan adanya tindak pidana dari peristiwa tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas kronologi kejadian.
"Namun fakta bahwa kegiatan tambang tanpa izin diduga tetap berjalan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kewenangan," tandasnya.
Ia berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan aktivitas ilegal tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa akibat lemahnya pengawasan di sektor pertambangan wilayah NTB.
