MATARAM — Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, hadir langsung di Kantor Gubernur NTB untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Kehadirannya, menurut Isma, merupakan bentuk apresiasi terhadap langkah pembenahan yang dilakukan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri pada tahun pertama masa jabatan mereka.
“Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” ujar Isma Yatun di hadapan pimpinan DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Utang RSUD Lunas, Biaya Pendidikan Dihapus
BPK mencatat dua capaian strategis yang menjadi indikator perbaikan tata kelola. Pertama, seluruh utang belanja dan utang bank pada RSUD Provinsi NTB berhasil dilunasi pada tahun 2025. Permasalahan pengendalian utang rumah sakit yang sebelumnya menjadi catatan serius BPK pada pemeriksaan tahun 2024, menurut Isma, kini tidak lagi terulang.
Kedua, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah progresif di sektor pendidikan dengan menghapus pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada SMA dan SMK. Kebijakan ini mulai berlaku pada Semester II Tahun 2025 dan dinilai BPK sebagai upaya memperkuat tata kelola sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
Opini WTP ke-15 dan Catatan Pengendalian
Atas hasil pemeriksaan, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya. Meski demikian, Isma menegaskan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir. BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengendalian dan kepatuhan, namun dampaknya dinilai tidak material terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
“Capaian ini hendaknya menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan,” tegas Ketua BPK RI.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Fondasi
BPK juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemprov NTB dan DPRD NTB. Menurut Isma, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Keberhasilan mempertahankan opini WTP, lanjutnya, harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal dan mempercepat visi NTB Mendunia.
