NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah melalui Danantara mengklaim telah menutup, merger, dan mengonsolidasikan 250 BUMN. Presiden Prabowo, dalam pernyataannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7), menyebut penghematan dari langkah ini mencapai Rp50 triliun. Angka itu berasal dari pengurangan gaji direksi, komisaris, sewa gedung, hingga biaya operasional lainnya.
"Mereka (Danantara) laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun," ujar Prabowo.
Namun, Bhima Yudhistira justru menyoroti sisi lain. Ia menegaskan bahwa jumlah entitas bukanlah akar masalah. "Masalahnya bukan perampingan (saja), tapi membenahi tata kelola yang menimbulkan kerugian negara," ungkap Bhima kepada Validnews, Selasa (21/7).
Praktik Titipan Politik dan Dampaknya pada Reputasi
Bhima menilai agenda perampingan akan sia-sia jika praktik rangkap jabatan dan titipan politik masih banyak ditemui di perusahaan pelat merah. Menurutnya, kondisi ini membuat seleksi proyek BUMN tidak lagi berdasarkan kelayakan ekonomi dan kalkulasi risiko, melainkan keputusan politik.
"Percuma (pemangkasan) 250 BUMN, kalau komisaris masih banyak rangkap jabatan dan titipan politik. Akibatnya seleksi proyek BUMN bukan berdasarkan pada kelayakan ekonomi dan kalkulasi risiko, tapi political decision," tegas Bhima.
Ia memperingatkan, praktik semacam itu merusak reputasi BUMN di mata investor. Jika kepercayaan investor hilang, perusahaan pelat merah akan sulit diajak bekerja sama dalam proyek-proyek strategis. Bhima juga mengingatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai pekerja tetap dan kontrak dalam proses perampingan.
Target Perampingan 700 Entitas hingga Akhir Tahun
Pemerintah tak berhenti di angka 250. Presiden Prabowo menargetkan perampingan total 700 BUMN hingga akhir 2026. Danantara Indonesia disebut telah menyanggupi untuk merampingkan 350 entitas lainnya sampai dengan 31 Desember mendatang.
Prabowo optimistis penghematan overhead bisa naik mendekati Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. "Tanggal 31 Desember, saya kira ini mungkin angka penghematan (overhead BUMN) bisa naik, bisa mendekati Rp70 triliun-80 triliun. Saya terima kasih kepada pimpinan Danantara," pungkasnya.
Di tengah optimisme itu, Bhima mengingatkan bahwa pembentukan holding BUMN di masa lalu juga tak serta-merta menekan korupsi atau memperbaiki kinerja. "Iya tidak menjamin. Ini seperti awal pembentukan berbagai holding BUMN, apa korupsi berkurang? Apa kinerja membaik? Kan tidak," jelasnya.
