NUSA TENGGARA BARAT — PT Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi energi bersubsidi di lapangan. Imbauan ini muncul setelah data internal perusahaan menunjukkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram terus meningkat hingga pertengahan tahun, berpotensi menembus pagu yang ditetapkan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan pengawasan bersama diperlukan agar distribusi benar-benar tepat sasaran. "Masyarakat mampu juga diimbau untuk beralih menggunakan produk energi nonsubsidi agar ketersediaan kuota subsidi dapat tetap terjaga bagi masyarakat yang berhak," kata Roberth dalam keterangan resmi, Kamis (27/8/2026).
Angka Proyeksi Penyaluran hingga Akhir 2026
Data ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Berdasarkan prognosa perseroan, realisasi penyaluran beberapa energi bersubsidi diperkirakan melampaui kuota tahun anggaran 2026.
Berikut rincian realisasi per 31 Juli 2026 dan proyeksi kelebihan kuota:
- Biosolar: terealisasi 11,18 juta KL dari kuota 18,36 juta KL, diproyeksikan melampaui kuota 9,4 persen.
- Pertalite: terealisasi 16,54 juta KL dari kuota 28,69 juta KL, diproyeksikan melampaui kuota 1,7 persen.
- LPG 3 kg: terealisasi 5,05 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton.
Siapa yang Paling Terdampak?
Kelompok yang paling dirugikan jika kuota jebol adalah warga kurang mampu yang selama ini bergantung pada solar bersubsidi untuk transportasi umum dan usaha kecil, serta rumah tangga miskin pemakai gas melon untuk memasak. Jika stok habis sebelum akhir tahun, mereka berisiko kesulitan mendapatkan energi dengan harga terjangkau.
Pertamina menegaskan masyarakat menengah ke atas dapat menggunakan produk nonsubsidi seperti Pertamax dan Bright Gas. "BBM dan LPG nonsubsidi memiliki keunggulan kualitas dan layanan agar dapat digunakan masyarakat menengah ke atas sehingga tidak mengurangi subsidi energi," ujar Roberth.
Yang Bisa Dilakukan Masyarakat
Pertamina meminta warga berperan aktif mengawasi penyaluran di SPBU dan pangkalan LPG. Jika menemukan indikasi penimbunan, pembelian melebihi ketentuan, atau penyalahgunaan oleh oknum, masyarakat dapat melaporkan melalui kanal resmi Pertamina.
Pemblokiran pembelian LPG 3 kg bagi warga mampu juga terus berlanjut. Sistem pencocokan data kependudukan di pangkalan resmi menjadi salah satu instrumen pengawasan agar gas melon hanya dibeli oleh keluarga penerima manfaat yang terdaftar.
Informasi lengkap mengenai kuota dan mekanisme pengaduan dapat diakses melalui situs resmi Pertamina atau menghubungi kontak layanan pelanggan 135.
