LOMBOK BARAT — Sebanyak 12 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia hadir langsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja dan Munaslub APPSI. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka acara tersebut, menandai dimulainya forum strategis yang berlangsung hingga akhir pekan ini.
Gubernur NTB: Daerah Harus Tinggalkan Pola Kerja Biasa
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyambut hangat kedatangan para peserta. Ia menegaskan bahwa APPSI bukan sekadar forum koordinasi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar dan menghadirkan solusi atas tantangan pembangunan daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Miq Iqbal dalam sambutannya.
Menurutnya, perubahan global yang cepat menuntut pemerintah daerah menjadi learning government—pemerintahan yang terus belajar dan beradaptasi. Ia mendorong seluruh provinsi untuk saling berbagi praktik terbaik dan mereplikasi inovasi pembangunan.
Dua Isu Kunci: UMKM dan Pajak Air Permukaan
Raker APPSI kali ini mengusung tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Gubernur NTB menekankan bahwa kedua isu ini bermuara pada satu tujuan besar: memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah daerah, kata Miq Iqbal, harus menciptakan ekosistem yang mendorong UMKM naik kelas. Mulai dari peningkatan kualitas produk, digitalisasi, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga perluasan pasar. Di sisi lain, optimalisasi Pajak Air Permukaan harus menjadi bagian dari tata kelola sumber daya yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Ketua APPSI: Rekomendasi Berdasarkan Kondisi Riil Daerah
Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar wadah menyampaikan aspirasi. Ia menyebut Raker dan Munaslub APPSI dirancang untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan,” ujar Rudy Mas’ud.
APPSI, lanjutnya, terus mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan mampu memperkuat PAD. Forum ini juga menjadi jembatan dialog antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait.
Wamendagri: Kepemimpinan Daerah Harus Adaptif dan Visioner
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Bima Arya, gubernur harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang: sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta aktif menyelesaikan persoalan lintas wilayah.
“Kondisi ini menuntut lahirnya kepemimpinan daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas,” tegasnya di hadapan para gubernur.
