NUSA TENGGARA BARAT — Kondisi itu, menurut Destry, memaksa otoritas moneter untuk bersiap melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan, terutama untuk menjaga imbal hasil aset domestik tetap menarik di tengah ketatnya persaingan arus modal global. Namun, ia belum memberikan sinyal spesifik mengenai peluang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) mendatang.
"Kalau kita mau merespons dengan kekompleksan yang ada di dunia ini, pasti nggak akan mungkin bisa dengan satu kebijakan saja," ujar Destry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2026 di Jakarta, Kamis (3/9).
Pasar Obligasi dan Dolar AS Beri Sinyal Bahaya
Destry memaparkan, tekanan inflasi yang belum tuntas di negara maju seperti AS dan Eropa membuat bank sentral mereka, terutama Federal Reserve, kehilangan ruang gerak untuk melonggarkan kebijakan moneter. Penurunan suku bunga di tengah inflasi yang masih tinggi dinilai berisiko memicu gelombang kenaikan harga baru.
Konsekuensinya terlihat jelas di pasar obligasi. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor lebih dari 30 tahun telah menembus level 5,3%, sementara tenor 10 tahun berada di kisaran 4,6%. Padahal, dalam kondisi normal, imbal hasil tersebut berkisar di angka 3%. Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) masih menunjukkan penguatan meski pertumbuhan ekonomi AS justru melambat.
"Jadi ini kondisi yang kalau misalnya kita lihat cuma inflasi saja naik, Amerika harus menaikkan suku bunga. Itu pasti pertimbangannya tidak akan semudah itu. Karena dia akan menekan ekonomi dan sebagainya," jelasnya.
Dilema Pertumbuhan dan Kebutuhan Arus Modal
Di tengah ketidakpastian global itu, BI dihadapkan pada dilema ganda. Di satu sisi, bank sentral memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perhitungan internal BI, perekonomian Indonesia saat ini masih berada di bawah level potensial (output gap), sehingga masih ada ruang untuk berakselerasi lebih tinggi.
Namun di sisi lain, imbal hasil tinggi di AS berpotensi memicu arus modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Destry menyebut BI perlu menjaga daya tarik aset-aset domestik bagi investor asing. Jika imbal hasil di luar negeri terus merangkak naik, bukan tidak mungkin BI perlu menyesuaikan instrumennya demi menjaga selisih imbal hasil (rate differential) tetap kompetitif.
"Kita harus lihat konstelasi di luar. Kalau di sana bunganya juga makin naik, nah kita kan butuh inflow juga masuk," kata Destry menegaskan.
Bauran Kebijakan Makroprudensial Jadi Kunci
Alih-alih hanya mengandalkan instrumen suku bunga, Destry menekankan bahwa BI akan mengombinasikan kebijakan moneter dengan bauran kebijakan makroprudensial. Langkah ini ditempuh agar dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tetap optimal tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan.
"Tapi kalau kita hanya mengandalkan kebijakan moneter, itu pasti nggak akan cukup. Karena di satu sisi kita menghadapi situasi higher for longer dari global," ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan BI ke depan akan lebih fleksibel dan tidak kaku. Pelaku pasar perlu mencermati komunikasi kebijakan (forward guidance) BI dalam beberapa RDG ke depan, khususnya respons terhadap pergerakan yield obligasi AS dan indeks dolar, yang menjadi variabel kunci penentu sikap otoritas moneter.
