MATARAM — Belasan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berstatus suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pembekuan operasional ini dipicu konflik internal di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), khususnya yang melibatkan hubungan antara mitra dan yayasan pengelola.
Kepala Korwil BGN NTB, Eko Prasetyo, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tidak boleh sampai mengganggu kelancaran distribusi makanan bergizi. "Ini karena konflik, infrastruktur antara mitra dan yayasannya, dan sebagainya. Kan tidak boleh mengganggu operasional," ujarnya di Mataram, Kamis (27/8).
Belasan Dapur Disuspend, Bukan Ditutup Permanen
Eko menegaskan bahwa tidak ada dapur MBG yang ditutup permanen di NTB. Pihaknya saat ini masih fokus melakukan perbaikan terhadap SPPG yang bermasalah agar bisa segera beroperasi kembali.
Di sisi lain, BGN menyiapkan mekanisme penindakan berlapis bagi SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran. "Ada mekanisme dari tim pengawas sendiri, yang mana nanti ada suspend ringan, suspend sedang, dan suspend tetap. Nanti ujungnya tutup permanen," jelasnya.
Belasan SPPG yang masih disuspend tersebut, lanjut Eko, tidak termasuk dalam mekanisme sanksi baru yang akan segera diberlakukan BGN. Terkait informasi penutupan permanen 506 SPPG secara nasional, ia mengaku belum menerima rilis resmi dari pusat.
814 SPPG Aktif, Target Wilayah 3T Masih Jauh
Saat ini, tercatat sudah ada 814 SPPG yang aktif melayani masyarakat di NTB. Jumlah tersebut belum termasuk SPPG yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil (3T).
Untuk kawasan 3T, kebutuhan SPPG di NTB tersebar di 126 titik. Dari jumlah tersebut, 102 titik atau 80,95 persen masih dalam proses pembangunan, 16 titik sudah siap beroperasi, dan enam titik lainnya dinyatakan tidak mengalami progres.
Pulau Sumbawa menjadi wilayah dengan kebutuhan titik 3T terbanyak, yakni 76 titik atau 60,3 persen dari total kebutuhan NTB. Sementara itu, Pulau Lombok memiliki 50 titik atau 39,7 persen.
Prioritas Ibu Hamil dan Balita di Daerah Terpencil
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Fathul Gani, menambahkan bahwa wilayah 3T menjadi prioritas utama. Pemerintah akan terus mengusulkan agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan layanan MBG yang setara, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Wilayah 3T merupakan prioritas. Karena itu, tetap akan diusulkan agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan layanan MBG," katanya.
Saat ini, pemerintah daerah tengah memetakan titik-titik yang belum terjangkau untuk diajukan kepada BGN melalui portal resmi. Setiap usulan pembangunan SPPG harus disertai data penerima manfaat yang valid agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Proses pendataan penerima manfaat juga tengah dilakukan secara by name by address untuk mencegah data ganda. "Data harus diverifikasi secara detail supaya tidak ada penerima manfaat yang tercatat dua kali. Semakin cepat proses verifikasi selesai, semakin cepat pula layanan MBG dapat dioperasikan," jelas Fathul.
Meski sejumlah dapur MBG telah selesai dibangun, belum semuanya bisa langsung beroperasi. Pemerintah masih menunggu kepastian operasional dari BGN agar dapur-dapur tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil yang memiliki tantangan akses dan distribusi logistik.
