MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melontarkan kritik tajam terhadap efektivitas program lembaga swadaya masyarakat internasional yang sudah puluhan tahun beroperasi di daerah itu. Menurutnya, meski bantuan terus mengalir, angka kemiskinan di NTB belum menunjukkan penurunan berarti.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children bersama organisasi asal Spanyol, ONG Balanced World, di ruang kerjanya, Jumat (3/7/2026). Dalam pertemuan itu, ONG Balanced World memaparkan program kemanusiaan yang telah berjalan delapan tahun sejak gempa Lombok 2018, meliputi penyediaan filter air minum, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hingga pengelolaan sampah plastik.
Masalah Bukan di Jumlah Bantuan, Tapi Sinkronisasi
Iqbal, yang sebelumnya berkarier sebagai diplomat, menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya bantuan dari lembaga internasional. "Banyak organisasi internasional yang sudah masuk ke NTB sejak puluhan tahun lalu. Tetapi, kalau kita lihat angka kemiskinan, hasilnya belum turun secara signifikan. Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik," tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB kini harus mengambil peran sebagai "dirigen" yang mengorkestrasi seluruh program pembangunan. Pemprov memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya yang difokuskan mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa, menyasar sekitar 114 ribu jiwa atau dua persen dari total penduduk NTB.
Usulan Kerja Sama Formal dengan Spanyol
Di sisi lain, Gubernur mengapresiasi konsistensi ONG Balanced World yang dinilai memberikan kontribusi nyata, terutama dalam penyediaan akses air bersih. Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menyebut organisasinya setiap tahun mampu menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah dengan dukungan dana dari Pemerintah Kepulauan Kenari, Spanyol.
"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," ujar Rosa.
Untuk memperkuat kolaborasi, Iqbal mengusulkan skema Sister Province antara Pemprov NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari. Skema Government to Government (G-to-G) itu dinilai akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas program. "Jika kita memiliki payung hukum kerja sama yang kuat, segalanya akan lebih mudah," pungkasnya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Dalam audiensi itu, Gubernur didampingi Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Mereka mulai memetakan sinergi program di sejumlah wilayah prioritas seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Iqbal berharap berbagai NGO dapat menyelaraskan programnya dengan prioritas pemda agar dampaknya lebih terukur dan mampu mempercepat penurunan kemiskinan.
