MATARAM — Kepala BP3MI NTB, Kadir, menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak boleh berhenti pada orang yang bekerja di luar negeri. Keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak, harus menjadi bagian dari skema perlindungan menyeluruh.
"Dengan memberikan pelatihan, kami ingin memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak-anak yang ditinggalkan bekerja di luar negeri. Perlindungan pekerja migran harus mencakup keluarganya sebagai bagian dari perlindungan yang menyeluruh," ujar Kadir di Mataram, Selasa (30/6).
Risiko Sosial di Balik Remitansi Pekerja Migran
Di balik besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian keluarga, terdapat persoalan sosial yang kerap luput dari perhatian. Anak-anak yang ditinggalkan berpotensi menghadapi kurangnya pengasuhan, lemahnya pengawasan, hingga meningkatnya risiko putus sekolah dan pernikahan usia anak.
Kadir menilai penguatan kapasitas keluarga menjadi langkah strategis untuk mencegah persoalan sosial tersebut. Menurutnya, keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk karakter anak, sehingga anggota keluarga yang tinggal di rumah perlu dibekali pengetahuan mengenai pola asuh yang positif dan perlindungan anak.
Materi Pelatihan: dari Pola Asuh hingga Pendampingan Psikologis
Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mengenai pola pengasuhan positif, perlindungan anak, hingga pendampingan psikologis. Salah satu fokus utama adalah komunikasi efektif antara orang tua dan anak yang harus tetap terjaga meski salah satu orang tua bekerja di luar negeri.
BP3MI NTB menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta tenaga psikologi dalam kegiatan ini. Peserta yang hadir terdiri dari istri pekerja migran dan anggota keluarga lain yang kini menjadi pengasuh utama anak-anak.
Mengapa Lombok Timur Menjadi Sasaran?
Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Lombok Timur. Daerah ini masih menghadapi tantangan serius terkait pernikahan anak, yang kerap dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga dan lemahnya pengawasan saat orang tua pergi merantau.
Kadir berharap pelatihan serupa bisa diperluas ke desa-desa lain di NTB. Ia menekankan bahwa perlindungan pekerja migran harus bersifat holistik, tidak hanya menyangkut aspek hukum dan keselamatan di luar negeri, tetapi juga ketahanan sosial keluarga di kampung halaman.
