MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak akan membayar sepeser pun untuk hosting fee MotoGP Mandalika 2026. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kewajiban itu sepenuhnya berada di pundak pemerintah pusat.
"Kalau hosting fee itu urusan pemerintah pusat, bukan daerah," ujarnya kepada wartawan usai menerima kunjungan Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi di Pendopo Gubernur NTB.
Dukungan In-Kind: dari Tim Kesehatan hingga Helikopter
Meski tak membayar biaya komitmen, Pemprov NTB tetap menyiapkan dukungan nonteknis alias in-kind untuk kelancaran balapan yang dijadwalkan pada 9–11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika. Bentuk dukungan ini nyaris sama dengan tahun sebelumnya.
"Kita memberikan bantuan dalam bentuk in-kind seperti tahun lalu. Misalkan, dulu mereka bayar tim kesehatan, itu tidak lagi. Karena, sejak tahun lalu (tim kesehatan) kita gratis-kan. Jadi, nanti Pemda yang bayar ke rumah sakit, sehingga berputar di dalam uang itu," kata Iqbal.
Selain tim kesehatan, Pemprov juga menyiagakan layanan transportasi shuttle bus dari Mataram, Praya, hingga kawasan Sirkuit Mandalika. Helikopter pun disiapkan meskipun harus dipinjam dari pihak lain. Tak ketinggalan, pagelaran kebudayaan khas NTB turut digelar untuk menyambut tamu internasional.
Riwayat Pembayaran Hosting Fee MotoGP Mandalika
Biaya komitmen ini bukan angka kecil. Pada MotoGP Mandalika 2022, hosting fee sebesar Rp174,6 miliar ditanggung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Setahun berikutnya, biaya naik menjadi Rp176,8 miliar dan dibagi antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) sebesar Rp98 miliar dan Kemenparekraf Rp78,8 miliar.
Puncaknya, pada penyelenggaraan 2024, hosting fee melonjak menjadi Rp231,29 miliar. Dengan pola pembiayaan ini, Iqbal menegaskan komitmen daerah hanya bersifat pendukung, bukan penanggung biaya utama.
Tidak Ada Beban Baru di APBD
Pernyataan Iqbal sekaligus meredam spekulasi bahwa penyelenggaraan MotoGP akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB. Sejak awal, kata dia, Pemprov hanya berkewajiban menyukseskan acara lewat fasilitas dan layanan yang bisa langsung dirasakan masyarakat dan penonton.
"Intinya, mana yang bisa kita bantu, ya kita bantu," ucap mantan diplomat itu.
Dengan kepastian ini, fokus Pemprov NTB ke depan adalah mematangkan koordinasi dengan kementerian terkait serta memastikan seluruh dukungan in-kind berjalan tepat waktu menjelang gelaran MotoGP Oktober 2026.
