MATARAM — Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., mengapresiasi penunjukan daerahnya sebagai salah satu lokasi proyek percontohan digitalisasi bansos. Menurutnya, pelibatan kader posyandu sebagai agen digital adalah kebijakan tepat karena mereka paling dekat dengan warga dan paham kondisi lapangan.
“Pelibatan kader posyandu sebagai agen digital kami dukung karena mereka mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Tetapi, data yang dihimpun harus tetap melalui proses check and recheck agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar politisi Partai Gerindra ini di DPRD Kota Mataram, Senin (7/6).
Verifikasi Berlapis untuk Cegah Subjektivitas
Herman mengingatkan bahwa data dari kader posyandu tidak bisa langsung ditetapkan sebagai daftar penerima bansos. Ia meminta Dinas Sosial membentuk tim verifikasi di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pengecekan ulang.
“Data dari kader posyandu harus diverifikasi kembali oleh tim yang dibentuk Dinas Sosial. Tujuannya agar data benar-benar valid, independen, dan bebas dari kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurut Herman, persoalan klasik seperti bantuan tidak tepat sasaran atau warga layak yang tidak terdata harus diantisipasi sejak awal. Ia mencontohkan sistem yang diterapkan Kabupaten Badung, di mana tim independen dari Dinas Sosial turun ke lapangan untuk memverifikasi data yang dikumpulkan perangkat lingkungan.
Digitalisasi Bansos Harus Transparan dan Partisipatif
Herman menilai digitalisasi bansos di Kota Mataram berpotensi meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran. Sistem digital, katanya, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap data penerima bantuan.
“Digitalisasi bansos harus mempermudah masyarakat, bukan mempersulit. Tujuannya agar bantuan lebih tepat sasaran dan masyarakat dapat ikut mengawasi proses pendataannya,” ujarnya.
Ia berharap Dinas Sosial Kota Mataram mengadopsi mekanisme verifikasi berlapis seperti di Badung. Langkah itu dinilai krusial untuk meminimalkan risiko kesalahan data dan konflik kepentingan, terutama karena Mataram kini menjadi daerah percontohan nasional.
