SUMBAWA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pengerjaan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menginstruksikan penanganan ruas Lenangguar–Lunyuk rampung paling lambat 30 Mei 2026. Langkah ini diambil guna menjamin konektivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Instruksi tersebut meluncur saat Miq Iqbal meninjau langsung progres pengerjaan di lapangan pada Sabtu (9/5). Ia memantau sejumlah titik krusial, mulai dari kerusakan badan jalan hingga area lereng yang rawan pergeseran tanah.
Fokus Percepatan: Proyek Rp 19 Miliar Harus Tuntas Mei 2026
Proyek jalan provinsi ini merupakan bagian dari pengerjaan long segment dengan total panjang mencapai 61 kilometer. Pemprov NTB menggelontorkan anggaran Rp19 miliar dari APBD untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jalur strategis tersebut.
“30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat lagi. Kalau bisa akhir bulan ini sudah siap,” tegas Miq Iqbal di lokasi pengerjaan.
Sejumlah alat berat kini dikerahkan untuk menata badan jalan dan membersihkan material sisa longsor. Pekerja juga fokus memasang bronjong serta membangun drainase pada titik-titik dengan struktur tanah labil.
Bukan Sekadar Aspal, Mitigasi Longsor Jadi Prioritas
Gubernur menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah geografis ekstrem tidak boleh sekadar mengejar pengaspalan. Kegagalan konstruksi jalan selama ini sering kali dipicu pengabaian terhadap sistem aliran air dan perlindungan lereng.
“Persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan memutus akses masyarakat,” ujar eks Dubes Indonesia untuk Turki tersebut.
Ia menambahkan, keberadaan drainase kini menjadi komponen wajib dalam setiap desain jalan provinsi. Tanpa perhitungan aliran air yang matang, badan jalan akan cepat rusak tergerus air saat musim hujan, terutama di wilayah perbukitan.
Menjamin Kelancaran Distribusi Panen di Sumbawa Selatan
Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan urat nadi ekonomi bagi warga di selatan Sumbawa. Jalur ini menjadi akses utama truk pengangkut hasil pertanian menuju pusat pasar dan distribusi antarwilayah.
Kerusakan jalan dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat beban kendaraan meningkat pada musim panen raya. Miq Iqbal meminta tim teknis segera bergerak tanpa menunda waktu pengerjaan.
Merespons arahan tersebut, jajaran teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB berkomitmen mempercepat pengerjaan. Pengawasan kini mencakup stabilitas tebing agar akses transportasi tidak terputus akibat bencana mendadak.
Efisiensi Anggaran Melalui Penguatan Sistem Pemeliharaan
Selain mengejar target fisik, Pemprov NTB mulai mengalihkan fokus pada penguatan sistem pemeliharaan jalan secara berkala. Gubernur menilai deteksi dini terhadap kerusakan kecil dapat menghemat anggaran daerah secara signifikan.
“Kalau kerusakan ditangani sejak awal, biayanya tidak besar. Tapi kalau dibiarkan sampai parah, anggarannya bisa miliaran rupiah,” jelasnya.
Ke depan, dukungan anggaran akan diarahkan untuk pengadaan alat pemeliharaan jalan secara bertahap. Tujuannya agar APBD lebih banyak terserap untuk membuka konektivitas baru di wilayah terisolasi, bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang sama berulang kali.
