MATARAM — Forum yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Policy Talks itu mengusung tema “Penguatan Peran Analis Kebijakan dalam Tata Kelola Kebijakan di Daerah.” Kanwil Kemenkum NTB hadir secara virtual untuk menyerap praktik baik dari Jawa Barat, yang dinilai lebih maju dalam sistem kebijakan berbasis bukti.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyebut keikutsertaan ini bukan sekadar seremonial. Menurutnya, forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan di lingkungan kementerian.
Mengapa Analis Kebijakan Butuh Data yang Kuat?
Dalam sesi Policy Talks, dua narasumber hadir untuk mengupas tuntas siklus kebijakan publik. Dr. Usman Slamet Ismanto dari Universitas Padjadjaran dan Dr. Joni Dawud dari LAN RI sama-sama menekankan bahwa kebijakan yang lahir dari asumsi tanpa data berpotensi gagal di lapangan. Mereka juga membahas tantangan optimalisasi peran analis di daerah, mulai dari minimnya akses data hingga lemahnya koordinasi antar-instansi.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya prinsip evidence-based policy. “Kebijakan tidak bisa lagi disusun berdasarkan intuisi semata. Harus ada bukti kuat yang mendukung,” tegasnya.
Kerja Sama Lintas Lembaga Jadi Kunci
Dalam forum yang sama, Kanwil Kemenkum Jawa Barat menandatangani PKS dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN RI. Selain itu, mereka juga membuat nota kesepakatan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemprov Jawa Barat. Langkah ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain, termasuk NTB, untuk membangun ekosistem kebijakan yang lebih ilmiah dan terukur.
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat menegaskan bahwa analis kebijakan adalah garda terdepan dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan berkualitas. Tanpa mereka, rekomendasi yang dihasilkan bisa kehilangan arah dan tidak implementatif.
Milawati: Ini Langkah Awal untuk Kebijakan yang Lebih Dampak
I Gusti Putu Milawati optimistis forum ini akan mendorong perubahan cara kerja jajarannya di NTB. “Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan rekomendasi kebijakan disusun secara objektif, berbasis data, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan kapasitas jajaran agar mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak,” ujar Milawati.
Kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta menyoroti kendala teknis seperti keterbatasan data daerah dan minimnya pelatihan bagi analis di tingkat kabupaten/kota. Namun, forum ini setidaknya membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan warga.
