DOMPU — Target mempertahankan opini WTP untuk LKPD 2025 membuat Pemkab Dompu bergerak cepat. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan terinci selama 75 hari, tim BPKAD bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar pertemuan konsinyering yang berlangsung selama dua pekan, mulai 6 hingga 20 Mei 2026, di Kantor BPK Perwakilan NTB.
Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menyebut pertemuan itu sangat strategis untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum opini final ditentukan. “Kami akan maksimalkan untuk memberikan penjelasan terhadap setiap catatan dan temuan dari tim auditor,” ujarnya, Minggu (17/5).
Catatan dan Temuan Jadi Penentu Opini
Proses klarifikasi ini bukan sekadar formalitas. Setiap catatan dan temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tim Pemda, kata Syahroni, tidak hanya berimplikasi pada kewajiban pengembalian uang negara. Lebih dari itu, hal tersebut bisa langsung berdampak pada opini Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (LHKPD) yang akan dikeluarkan BPK.
Oleh karena itu, hasil konsinyering yang telah dilakukan akan ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Tim Pemda Dompu dan auditor negara dijadwalkan kembali menggelar rapat action plan pada 21-23 Mei 2026. Rangkaian pertemuan ini menjadi pijakan terakhir sebelum opini resmi ditetapkan.
Jadwal Penyampaian LHP Menjelang Iduladha
Syahroni mengungkapkan, pimpinan BPK masih membahas jadwal penyampaian hasil LHP kepada pemerintah daerah. Rencananya, dokumen tersebut akan diserahkan langsung kepada Bupati dan Ketua DPRD Dompu. “Kemungkinan akan disampaikan sebelum lebaran Iduladha,” ungkapnya.
Upaya mempertahankan opini WTP ini menjadi prioritas bagi jajaran eksekutif dan legislatif di Dompu. Opini tersebut merupakan indikator tata kelola keuangan yang baik dan transparan, yang juga menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
