MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung progres penanganan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa pada Jumat (9/5). Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak boleh sekadar mengaspal badan jalan, melainkan harus memperhitungkan mitigasi longsor dan perlindungan akses ekonomi warga.
Ruas tersebut merupakan jalur distribusi utama hasil pertanian masyarakat di wilayah selatan Sumbawa. Di sejumlah titik, alat berat masih terlihat melakukan pembersihan longsor, pemasangan bronjong, dan pembangunan drainase.
Target 30 Mei 2026, Gubernur Minta Tak Ada Lagi Penundaan
Iqbal meminta seluruh pekerjaan dipercepat dan rampung paling lambat akhir Mei 2026. “30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat lagi,” tegasnya dalam keterangan yang diterima Inside Lombok.
Ia menyoroti kerusakan jalan yang selama ini dipicu oleh kondisi lereng yang labil dan minimnya sistem drainase. Menurut Iqbal, pembangunan infrastruktur jalan di daerah rawan longsor harus mengedepankan desain yang tahan terhadap bencana.
“Sekarang drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya bangun badan jalan, tapi juga harus menghitung risiko longsor,” ujarnya.
Anggaran Rp19 Miliar untuk 61 Kilometer
Proyek long segment jalan provinsi Lenangguar–Lunyuk memiliki panjang penanganan sekitar 61 kilometer. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp19 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB.
Iqbal juga mengingatkan agar kerusakan kecil segera ditangani sebelum menimbulkan biaya besar. “Kalau ditangani sejak awal biayanya kecil. Kalau dibiarkan, bisa sampai miliaran rupiah,” katanya.
Mengapa Jalan Ini Kritis bagi Warga Sumbawa?
Ruas Lenangguar–Lunyuk selama ini menjadi jalur vital bagi petani dan pedagang di Sumbawa bagian selatan. Hasil pertanian seperti jagung, padi, dan komoditas perkebunan didistribusikan melalui jalan ini menuju pusat pasar di Kota Sumbawa Besar maupun pelabuhan.
Kondisi jalan yang rusak parah dan kerap tertimbun longsor membuat biaya logistik membengkak. Pemerintah provinsi pun menjadikan penanganan ruas ini sebagai prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur daerah tahun 2026.
