MATARAM — Dari total 939,78 kilometer jalan nasional di NTB, sebanyak 540,56 kilometer atau 66,93 persen sudah mantap. Sisanya 399,22 kilometer berstatus sedang, dengan sebaran 320,69 kilometer di Pulau Lombok dan 619,09 kilometer di Pulau Sumbawa.
Anggaran Pemeliharaan 2026 Turun Rp 71,24 Miliar
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional di Pulau Lombok sebesar Rp 82,40 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Untuk Pulau Sumbawa, alokasinya Rp 216,03 miliar.
Angka itu turun sekitar Rp 71,24 miliar dibanding Tahun Anggaran 2025. Ketika itu Lombok mendapat Rp 153,64 miliar dan Sumbawa Rp 248,93 miliar.
Penurunan tersebut membuat Gubernur Iqbal bergerak. Ia mengirim surat usulan ke Menteri PU agar pagu anggaran tahun depan bisa dinaikkan.
"Saya juga sudah mengirim surat usulan ke Menteri PU, agar anggaran tahun depan dapat ditingkatkan. Mengingat ruas jalan yang rusak masih banyak, khususnya di Pulau Sumbawa," ujar Iqbal.
RSUD Sering Jadi Prioritas Percepatan
Selain soal anggaran, Iqbal menyoroti lambatnya penyelesaian ruas jalan di depan RSUD Sering, Kabupaten Sumbawa. Ia mengajak Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa, Mustafa Barax, mendatangi BPJN NTB untuk meminjam peralatan.
Tujuannya mempercepat pekerjaan di ruas yang menjadi akses layanan kesehatan itu. Iqbal menyebut keterlambatan penyelesaian bakal merepotkan Pemkab Sumbawa.
"Ayo Bang, kita ke BPJN NTB, pinjam alat untuk percepatan penyelesaian jalan depan RSUD Sering di Sumbawa itu. Kalau molor penyelesaiannya, nggak enak saya sama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot," ujar Iqbal dikutip dalam unggahan itu.
NTB Peringkat Kedua Kemantapan Jalan Nasional
Kepala BPJN NTB Rikson menyatakan pihaknya akan mempertahankan capaian kemantapan jalan yang sudah ada. Menurut dia, NTB menempati urutan kedua nasional dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Provinsi NTB menempati urutan kedua dari segi kemantapan jalan nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini akan kami pertahankan dan terus kami tingkatkan," jelas Rikson.
BPJN NTB juga menyatakan komitmen mendukung penanganan jalan provinsi, khususnya ruas yang menunjang konektivitas transportasi dan ketahanan pangan. Dukungan bisa lewat program reguler maupun Inpres Jalan Daerah (IJD) sesuai ketentuan yang berlaku.
