Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan bahwa setiap temuan audit harus dipandang sebagai pijakan perbaikan, bukan sekadar beban administratif bagi pemerintah daerah. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Kantor Perwakilan BPK Provinsi NTB pada Senin (4/5) sore.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. Bupati mengapresiasi profesionalisme tim auditor BPK yang telah melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Mengapa OPD Dompu Harus Kooperatif Terhadap Temuan BPK?
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya sikap terbuka dan responsif dari setiap kepala dinas. Keterbukaan informasi selama proses audit menjadi kunci agar hasil pemeriksaan mencerminkan kondisi riil penggunaan anggaran di lapangan.
"Exit meeting ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah perbaikan. Saya minta seluruh OPD kooperatif dan memiliki komitmen penuh dalam menyelesaikan setiap temuan yang ada," tegas Bambang Firdaus.
Bupati juga mengingatkan pimpinan perangkat daerah agar lebih serius dalam mengawasi pengendalian internal. Menurutnya, temuan yang muncul kembali pada objek yang sama menunjukkan masih lemahnya fungsi kontrol di internal OPD tersebut.
Inspektorat Kawal Rekomendasi Auditor Negara
Menanggapi instruksi tersebut, Inspektur Kabupaten Dompu, Jufri, menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal seluruh rekomendasi dari auditor negara. Pihaknya akan memantau secara berkala kecepatan setiap OPD dalam merespons catatan yang diberikan BPK.
"Kami akan memastikan seluruh OPD bergerak cepat dan tepat dalam menyelesaikan setiap temuan, agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin meningkat," ujar Jufri.
Pemerintah Kabupaten Dompu berharap sinergi antara auditor dan perangkat daerah ini dapat memperkuat transparansi publik. Dengan tindak lanjut yang cepat, Pemkab Dompu optimistis mampu meraih hasil audit yang lebih baik serta mempertahankan standar akuntabilitas keuangan negara.
