MATARAM — Kanwil Kemenkum NTB mencatat kontribusi royalti musik dari 13 sektor usaha di Nusa Tenggara Barat sepanjang 2025 mencapai Rp539.361.800. Sektor karaoke, hotel, dan restoran menjadi penyumbang terbesar dalam pendataan tersebut.
Angka ini mengemuka di tengah sosialisasi hak cipta yang digelar di Ballroom Lombok Raya Hotel, Senin (24/8). Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari perangkat daerah Pemprov NTB, Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Barat, serta pelaku usaha dan ekonomi kreatif.
Royalti Bukan Pajak, tapi Kompensasi Hak Pencipta
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa royalti kerap disalahpahami sebagai pungutan negara. Padahal, royalti merupakan kompensasi atas penggunaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait.
“Prinsip Fair Play, Fair Pay harus menjadi semangat bersama, bahwa setiap karya yang digunakan secara komersial harus dihargai secara layak,” ujarnya dalam sambutan. Menurut dia, pemanfaatan karya secara bertanggung jawab akan menciptakan ekosistem musik yang sehat dan adil.
Mekanisme Lisensi dan Penegakan Hukum
Para narasumber dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta Direktorat Penegakan Hukum memaparkan sejumlah hal teknis. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan hak cipta, mekanisme lisensi, tata kelola penghimpunan dan distribusi royalti, hingga aspek kepatuhan dan penegakan hukum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum NTB, Anna Ernita, menyebut kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban penggunaan lagu secara komersial. Ia berharap tumbuh kesadaran bahwa pembayaran royalti adalah bentuk penghargaan terhadap kerja kreatif musisi dan pencipta lagu.
Musik Daerah NTB Jadi Perhatian Khusus
Kanwil Kemenkum NTB juga menyoroti pentingnya pendataan musik daerah Nusa Tenggara Barat. Upaya penggalian dan inventarisasi karya lokal disebut sebagai bagian dari pelindungan kekayaan intelektual yang selama ini belum berjalan optimal.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, pencipta, musisi, dan komunitas kreatif dinilai menjadi kunci meningkatkan kepatuhan. Dengan sinergi tersebut, ekosistem musik yang berkeadilan dan berkelanjutan di NTB diharapkan dapat terus diwujudkan.
