MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak lagi sekadar membangun aplikasi, tetapi mengubah cara kerja birokrasi dari berbasis intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti dan fakta. Rancangan akhir Dashboard Eksekutif yang dimatangkan dalam lokakarya di Hotel Lombok Raya, Rabu (19/8), menjadi ujung tombak transformasi digital tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa data kini diposisikan sebagai aset strategis daerah. Kualitas pemerintahan tidak lagi diukur dari banyaknya program, melainkan dari kemampuan memanfaatkan data untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik.
Data Sektoral Dipangkas dari 1.961 Menjadi 921 Dataset
Sebelum dashboard berfungsi optimal, pemerintah daerah lebih dulu merapikan fondasi data. Dari sekitar 1.961 dataset sektoral yang tersebar, proses validasi dan harmonisasi tengah berjalan hingga menyisakan 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah pada 2026.
"Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi," ujar Ahsanul dalam keterangannya.
Penataan ini menjadi bagian dari pengembangan platform NTB Satu Data, yang mengadopsi prinsip standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas. Platform tersebut diarahkan menjadi satu-satunya sumber data resmi pemerintah daerah sebagai rujukan kebijakan.
Apa Saja yang Tampil di Layar Gubernur?
Dashboard Eksekutif dirancang bak panel kendaraan—data kompleks dari laporan panjang diringkas menjadi informasi visual dalam satu layar. Pimpinan daerah dapat memantau indikator kinerja utama, capaian target dan realisasi, hingga tren kinerja perangkat daerah secara langsung.
Selain itu, dashboard ini menyajikan data program prioritas daerah, realisasi APBD, tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, hingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di NTB juga masuk dalam panel pemantauan.
Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa rancangan ini kini membutuhkan masukan final sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.
Integrasi Data dengan Pusat dan Kabupaten/Kota
Kualitas kebijakan disebut akan meningkat jika data dapat dipertukarkan secara cepat dan akurat antarlevel pemerintahan. Pemprov NTB saat ini menjajaki integrasi NTB Satu Data dengan sistem pemerintah pusat serta platform milik kabupaten/kota, termasuk Lombok Barat dan Lombok Timur.
Dalam lokakarya tersebut, peserta membahas unit yang bertanggung jawab memproduksi data, mekanisme verifikasi, serta alur pengelolaan hingga data tampil di dashboard. Langkah ini memastikan dashboard tidak sekadar menjadi media visualisasi, tetapi benar-benar menjadi alat kendali pembangunan daerah.
