LOMBOK TIMUR — Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani, Azhar Pawadi, menyatakan penolakan muncul karena masyarakat khawatir terhadap dampak lingkungan dari aktivitas geotermal. Kekhawatiran itu diperkuat kondisi sejumlah wilayah di sekitar lokasi rencana proyek yang saat ini sudah menghadapi persoalan ketersediaan air bersih.
Menurut Azhar, warga Sembalun masih mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan geotermal dikhawatirkan memperburuk kondisi sumber air di kawasan tersebut.
"Yang kita takutkan, ketika pembangunan geotermal ini berjalan, potensi Sembalun mengalami kekeringan semakin besar. Sekarang saja Sembalun sudah kekurangan air bersih dan masyarakat masih mengandalkan air sumur," ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 22 November 2026.
Tiga Kecamatan Paling Terdampak
Azhar menyebut, wilayah yang masuk dalam kawasan rencana pengembangan geotermal mencakup empat kecamatan, yakni Sembalun, Suela, Wanasaba, dan satu kecamatan lainnya. Tiga kecamatan dinilai paling terdampak, termasuk beberapa desa di kawasan lingkaran Rinjani.
"Tapi, yang paling terdampak itu tiga kecamatan, yakni Sembalun, Suela, dan Wanasaba, termasuk beberapa desa yang berada di kawasan lingkarannya," ujarnya.
Selain persoalan air, Azhar menyoroti potensi limbah dari aktivitas geotermal. Ia menilai sosialisasi yang berlangsung selama ini lebih banyak menjelaskan manfaat pengembangan energi panas bumi, sementara masyarakat belum memperoleh penjelasan menyeluruh soal risiko lingkungan.
"Ya pasti positifnya saja yang dikasih. Namun, kenyataannya, di kawasan geotermal yang sudah berjalan, masyarakat justru menghadapi persoalan limbah akibat aktivitas geotermal yang cukup berbahaya," ujarnya.
Deklarasi dan Petisi dari Diskusi Publik
Aliansi menggelar diskusi publik sekitar Agustus atau September 2026. Kegiatan itu melibatkan perwakilan pemerintah desa di kawasan lingkar Rinjani, pemuda, masyarakat, kelompok pecinta alam, akademisi, hingga pemerhati lingkungan.
Dari kegiatan itu, sekitar 200 peserta menyepakati deklarasi penolakan dan menandatangani petisi. "Yang menandatangani petisi itu sekitar 200 orang. Mereka merupakan perwakilan dari masing-masing desa di kawasan lingkar Rinjani," ujarnya.
Azhar turut mempertanyakan pelaksanaan sosialisasi geotermal yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Timur. Menurutnya, pemerintah belum melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan.
"Orang-orang yang akan menerima dampak dari pembangunan geotermal justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun sosialisasi. Kegiatan itu berlangsung sepihak dan tertutup di Kantor Bupati," ungkapnya.
Kondisi itu mendorong aliansi menggelar aksi mimbar bebas di halaman Kantor Bupati Lombok Timur sebagai bentuk penyampaian penolakan.
Minta Dokumen Amdal Dibuka ke Publik
Azhar menegaskan aliansi tidak menolak pembangunan maupun pemanfaatan energi baru terbarukan. Namun, pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan akademisi, tenaga ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat terdampak.
Aliansi juga meminta pemerintah membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui potensi dampak proyek tersebut.
"Kita tidak menolak pembangunan, tetapi menginginkan kajian utuh dengan melibatkan akademisi, para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kalau ada hasil Amdal, kita minta dibuka secara transparan," tegasnya.
Ke depan, aliansi memastikan akan terus mengawal perkembangan rencana geotermal di kawasan Sembalun. Mereka juga meminta pernyataan terbuka dari pimpinan pemerintah kabupaten maupun provinsi mengenai rencana tersebut.
Jika belum ada kejelasan dan ruang dialog dari pemerintah, aliansi berencana kembali menggelar aksi massa dalam waktu dekat. "Kami akan tetap mengawal isu geotermal ini. Kalau memang tidak ada titik temu dari pemerintah daerah, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi massa," tandasnya.