Pencarian

Pemkot Bima Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi, 3.626 Ton Tersalur tapi Pengecer Masih Jual di Atas HET

Jumat, 20 November 2026 • 10:32:01 WIB
Pemkot Bima Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi, 3.626 Ton Tersalur tapi Pengecer Masih Jual di Atas HET
Sekda Kota Bima memimpin rapat koordinasi KP3 untuk memperketat pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer.

KOTA BIMA — Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrunraji meminta pengawasan diperkuat terutama di tingkat pengecer. Penjualan pupuk bersubsidi harus mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah agar tidak membebani petani.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi KP3 yang melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait. Rakor tersebut juga membahas pengawasan distribusi pupuk dan pestisida di wilayah setempat.

Pengecer Diminta Patuhi HET Rp90.000

Fakhrunraji mengapresiasi distributor yang telah menyalurkan pupuk kepada pengecer sesuai HET sebesar Rp90.000. Ia meminta kepatuhan yang sama diterapkan hingga tingkat pengecer.

"Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya pada tingkat pengecer, harus dilakukan secara konsisten," katanya, Kamis (19/11).

Menurut dia, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya administrasi penyaluran. Yang utama, pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan.

Aturan 7T dan Batas Lahan 2 Hektare per NIK

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi wajib memenuhi prinsip 7T: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima. Petani yang membeli juga diwajibkan menggunakan kartu tanda penduduk.

Alokasi pupuk diberikan dengan ketentuan maksimal untuk lahan seluas dua hektare bagi satu petani atau satu NIK. Penebusan melalui surat kuasa diperbolehkan, dengan syarat satu penerima kuasa mewakili maksimal 20 petani.

Identitas kependudukan asli masing-masing petani tetap harus dibawa sebagai bagian dari verifikasi penebusan. Aturan ini dimaksudkan menutup celah penyalahgunaan alokasi di lapangan.

157 Ton Belum Terdistribusi, Jadi Dasar Usulan Tambahan Alokasi

Dari realisasi 3.626 ton, sekitar 157 ton pupuk belum didistribusikan. Sisa alokasi itu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk mengusulkan penambahan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani.

Fakhrunraji meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait memperkuat koordinasi serta melakukan pengawasan secara konsisten. Tujuannya agar tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi.

"Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya administrasi penyaluran, tetapi juga harus memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan," tegasnya.

Follow lombok24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: suarantb.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks