KOTA BIMA — Persyaratan kepemilikan atau penguasaan tanah dengan alas hak yang sah menjadi ganjalan utama dalam mekanisme bantuan perumahan di Kota Bima. Ketentuan itu mensyaratkan calon penerima memiliki lahan berstatus penguasaan jelas sebelum rumah dibangun atau diperbaiki.
Konsekuensinya, kebutuhan rumah layak huni tidak selalu bisa langsung diikuti pemberian bantuan. Warga yang secara ekonomi membutuhkan tetap harus menunggu status lahan mereka tuntas lebih dulu.
Mengapa Status Lahan Jadi Penghambat
Persoalan status lahan sebelumnya pernah disebut Pemkot Bima sebagai salah satu kendala pemberian bantuan rumah kepada warga. Mekanisme program rumah swadaya menempatkan kejelasan alas hak sebagai prasyarat, bukan pelengkap.
Sekda Kota Bima Muhammad Fakhruranji mengatakan ketentuan dan batasan regulasi tersebut perlu dievaluasi. Menurutnya, aturan yang berlaku dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat intervensi pemerintah, terutama penyediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
"Secara khusus, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan dan batasan regulasi yang dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat intervensi pemerintah, terutama dalam penyediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin," kata Fakhruranji pada akhir pekan ini.
Akuntabilitas Program vs Kondisi Riil Warga
Fakhruranji menegaskan aturan tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas program. Namun ia meminta mekanisme pelaksanaannya dicermati agar ketentuan yang ada tidak justru membatasi jangkauan bantuan.
"Regulasi dan mekanisme pelaksanaan perlu terus dicermati agar kebijakan pemerintah tetap akuntabel, namun juga mampu merespons kondisi riil masyarakat dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," sebutnya.
Pandangannya, kemiskinan tidak bisa ditangani hanya lewat bantuan sosial. Intervensi pemerintah harus menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kesempatan kerja, hingga tempat tinggal yang layak.
Evaluasi Masuk Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan 2027
Evaluasi berbagai kendala tersebut menjadi bagian dari penyusunan program penanggulangan kemiskinan 2027. Perangkat daerah diminta mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi intervensi yang sudah berjalan, dan memetakan kendala di lapangan.
Hasil pemetaan itu akan dipakai agar perencanaan serta penganggaran lebih terarah. Pemkot Bima ingin memastikan setiap program menyasar warga yang tepat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
"Pemerintah Kota Bima meneguhkan komitmen bahwa penanggulangan kemiskinan harus bergerak melampaui rutinitas program dan pemenuhan target administratif. Tetapi benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandas Fakhruranji.
Bagi warga Kota Bima yang rumahnya belum layak huni, kepastian status tanah kini menjadi penentu apakah mereka masuk daftar penerima bantuan rumah swadaya atau harus menunggu lebih lama.