MATARAM — Rapat koordinasi tingkat tinggi yang digelar Pemprov NTB di Mataram itu mempertemukan seluruh kepala daerah kabupaten/kota dengan sejumlah pihak terkait. Agenda utamanya bukan sekadar seremonial, melainkan menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dan daerah agar tidak tumpang tindih.
Dari forum tersebut, arah kebijakan yang paling menonjol adalah soal kesiapan sarana olahraga. Gubernur Miq Iqbal meminta pemerintah kabupaten/kota menahan diri dari ambisi membangun venue baru.
Revitalisasi Venue Lama Jadi Pilihan Utama
Iqbal menekankan agar fasilitas olahraga yang sudah berdiri dioptimalkan lebih dulu. Revitalisasi, renovasi, dan perbaikan dinilai jauh lebih efisien dibandingkan membangun venue baru dari nol.
Kebijakan itu diambil dengan pertimbangan beban anggaran. Pemerintah tidak perlu menanggung pembangunan fasilitas baru yang sifatnya belum mendesak, terutama saat prioritas pembangunan lain juga menuntut pembiayaan.
“Pemerintah daerah terlebih dahulu mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada,” kata Gubernur Miq Iqbal dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.
Peran Kabupaten/Kota Diperjelas Jelang PON 2028
Pertemuan di Mataram juga membahas pembagian kontribusi antar-daerah. Menurut Iqbal, forum itu menjadi momentum untuk memperjelas peran pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung agenda strategis daerah, termasuk persiapan PON.
Sinergi pusat-daerah menjadi kunci karena penyelenggaraan PON melibatkan banyak lokasi dan lintas sektor. Tanpa sinkronisasi program, dukungan dari daerah berisiko berjalan sendiri-sendiri.
Selain kesiapan PON XXII/2028, rapat tersebut membahas harmonisasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Pemprov NTB berupaya memastikan setiap program kabupaten/kota sejalan dengan arah pembangunan provinsi.
Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan
Pilihan merevitalisasi venue lama bukan tanpa alasan. Pembangunan fasilitas baru menuntut anggaran besar, sementara banyak sarana olahraga eksisting masih bisa ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya.
Dengan pendekatan itu, Pemprov NTB berharap pembiayaan PON XXII/2028 tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan. Dukungan kabupaten/kota tetap dibutuhkan, tetapi dalam koridor efisiensi yang disepakati bersama.
Langkah tindak lanjutnya, sinkronisasi program antar-daerah akan terus dimatangkan hingga tahapan persiapan PON memasuki fase berikutnya. Kepala daerah diminta menyesuaikan rencana pembangunan masing-masing dengan hasil pertemuan di Mataram.