Pencarian

Anak PMI Desil 1 dan 2 di Lombok Timur Jadi Prioritas Sekolah Rakyat, Pemprov NTB Usul Kuota 2.500 Siswa

Selasa, 10 November 2026 • 08:02:02 WIB
Anak PMI Desil 1 dan 2 di Lombok Timur Jadi Prioritas Sekolah Rakyat, Pemprov NTB Usul Kuota 2.500 Siswa
Kepala Dinsos P3A NTB Ahmad Masyhuri menyampaikan keterangan usai kunjungan bersama Wakil Gubernur NTB di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).

MATARAM — Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB Ahmad Masyhuri menyatakan anak-anak PMI kerap menghadapi persoalan pengasuhan karena orang tua mereka meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri. Persoalan itu yang mendorong pemerintah daerah memberi perhatian lebih melalui jalur afirmasi penerimaan siswa.

Mengapa Anak PMI Butuh Kuota Khusus

Menurut Masyhuri, tanpa afirmasi, anak-anak PMI berisiko tersisih dari seleksi karena harus bersaing dengan pelamar lain dari kategori yang sama. Pemerintah daerah ingin memastikan mereka tetap mendapat tempat di Sekolah Rakyat.

"Karena anak-anak PMI ini sebenarnya butuh dan perlu perhatian. Orang tuanya pergi kerja, tetapi anak-anaknya tidak ada yang mengurus di rumah. Jadi ada afirmasi supaya mereka mendapat kuota," ujar Masyhuri usai kunjungan bersama Wakil Gubernur NTB dan sejumlah OPD di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).

Kuota 2.500 Siswa Masih Diusulkan ke Kementerian

Jumlah kuota bagi anak PMI belum final. Pemprov NTB baru mengajukan usulan ke pemerintah pusat dan berharap memperoleh jatah hingga 2.500 siswa. Besaran yang disetujui kementerian nantinya akan menjadi acuan penyesuaian di daerah.

"Belum sampai sana, sekarang baru diusulkan dulu. Berapa nanti yang disetujui kementerian, kita belum tahu. Kita inginnya 2.500 kuota, bisa tidak, karena di pusat juga belum kita tahu. Nanti kita sesuaikan dengan kuota yang disetujui," jelasnya.

Syarat Desil 1 dan 2 Tetap Berlaku Mutlak

Afirmasi tidak menghapus syarat utama. Anak PMI yang berasal dari keluarga desil di atas ketentuan belum bisa diprioritaskan sebagai penerima manfaat Sekolah Rakyat.

"Tetap saja persyaratannya desil 1 dan 2. Walaupun anak PMI, tetapi desilnya lebih dari itu tidak bisa, karena persyaratannya tetap sama. Mereka mendapat afirmasi dan perhatian lebih," tegasnya.

Lombok Timur Jadi Titik Awal, Daerah Lain Menyusul

Sekolah Rakyat yang dimulai di Kabupaten Lombok Timur tidak menutup akses bagi anak dari kabupaten/kota lain. Masyhuri menyebut setiap daerah punya persoalan sosial dan pendidikan berbeda, sehingga pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Lombok Timur dipilih karena persoalan anak PMI dinilai menonjol. Sementara penentuan lokasi awal di Kabupaten Lombok Utara didasarkan pada tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut.

"Kita memperhatikan permasalahannya dulu. Pak Gubernur mengawali dengan Lombok Timur, bisa jadi ini menjadi preseden baik bagi daerah lain. Misalnya di Bima permasalahannya apa, kalau di Lombok Timur kan PMI permasalahannya," sebutnya.

Pendataan Dipertajam, Pembangunan Belum Bergerak

Data awal calon penerima manfaat dari keluarga PMI sebenarnya sudah tersedia. Namun data itu masih perlu dipertajam untuk memastikan jumlah anak yang benar-benar memenuhi kriteria penerimaan.

"Sesungguhnya datanya sudah ada, tinggal dipertajam lagi. Kalau angka belum berani saya sebut," katanya.

Soal progres pembangunan, Masyhuri menyampaikan proyek di Lombok Timur belum menunjukkan perkembangan lebih lanjut. Untuk Kabupaten Sumbawa, pembangunan baru memasuki tahap tender. Pemerintah daerah masih menunggu proses dan persetujuan pemerintah pusat, baik terkait kuota penerimaan siswa maupun tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di NTB.

Follow lombok24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kabarberita.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks