LOMBOK UTARA — Persoalan air bersih di Gili Trawangan selama ini bergantung pada diskresi. Pemprov NTB menilai ketergantungan itu tak bisa dibiarkan berlanjut karena menyangkut kebutuhan vital kawasan pariwisata.
Dorongan penyelesaian permanen itu disampaikan setelah rapat tindak lanjut bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada awal November. Rapat membahas penyelesaian permasalahan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara.
Seluruh Pihak Disebut Sepakat, Tinggal Tuntaskan Perizinan PT TCN
Kepala Dislutkan NTB Muslim menyatakan tidak ada pihak yang menolak penyelesaian. Persoalannya kini berada di tahap pemenuhan persyaratan perizinan PT TCN.
"Pada prinsipnya semua pihak sepakat bagaimana menyelesaikan masalah air bersih yang menjadi kebutuhan vital untuk pengembangan pariwisata," jelas Muslim, Selasa (10/11).
Menurut Muslim, penyelesaian harus memberi kepastian hukum dalam pengelolaan air. Skema diskresi dinilai hanya solusi sementara yang rawan memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Pemda Lombok Utara Diminta Petakan Ulang Penggunaan Ruang
Pemda Lombok Utara perlu segera melakukan pemetaan ulang terhadap penggunaan ruang yang berkaitan dengan pemenuhan legalitas pemanfaatan air. Pemetaan mencakup kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Langkah itu diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dan risiko, baik dari sisi hukum maupun lingkungan. Dengan pemetaan awal, seluruh persoalan bisa dimitigasi sehingga proses perizinan tidak perlu berulang kali diperbaiki.
KKP Setujui Kesesuaian Ruang Laut Baru, Pipa Outtake Masih Menunggu Pemprov
Untuk kesesuaian pemanfaatan ruang laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyetujui penerbitan dokumen baru. Sebelumnya, izin tersebut telah dicabut.
Namun masih ada aspek lain yang perlu dikoordinasikan dengan Pemprov NTB. Pipa outtake atau pipa pembuangan yang akan digunakan PT TCN berada di luar kawasan konservasi perairan.
Karena posisinya di luar kawasan konservasi, pemanfaatan ruang laut pada lokasi tersebut menjadi kewenangan Pemprov NTB. Muslim menyarankan Pemda Lombok Utara bersama pelaku usaha segera menyurati Gubernur NTB melalui Sekda NTB selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi.
Surat itu menjadi pintu masuk pembahasan kewenangan pipa outtake. Tanpa penyelesaian di tingkat provinsi, legalitas pengelolaan air di Gili Trawangan berpotensi tetap menggantung.