LOMBOK TENGAH — Pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Pringgarata menyisakan persoalan hunian warga. Tiga kepala keluarga hingga kini masih menempati kawasan yang akan dipakai untuk proyek pendidikan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyatakan tidak akan menempuh jalur paksa.
Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menyebut pemerintah daerah tetap memperhatikan aspirasi warga di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan. Pendekatan persuasif dipilih agar penyelesaian berjalan secara sosial kemasyarakatan.
Lahan 10 Hektare di Dusun Repok Jadi Lokasi Sekolah Rakyat
Lahan yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat merupakan aset milik pemerintah daerah seluas 10 hektare. Lokasinya berada di Dusun Repok, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata. Pemkab Lombok Tengah masih mematangkan persiapan pembangunan di atas lahan tersebut.
Di sisi lain, keberadaan tiga KK di lokasi menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pemerintah daerah belum menyebut tenggat penyelesaian, namun menegaskan prosesnya berjalan bertahap.
Bupati Instruksikan Anggaran untuk Menampung Aspirasi Warga
Menurut Nursiah, bupati telah memberikan arahan terkait perencanaan dan penganggaran untuk menyikapi aspirasi warga secara bijak. Arahan itu menjadi dasar penyiapan kegiatan yang merespons kebutuhan penghuni lahan.
"Tentu kami (Bupati dan Wakil Bupati, red) sudah memerintahkan terkait dengan penganggarannya dan perencanaannya untuk menyiapkan kegiatan menyikapi aspirasi yang bersangkutan," ujar Nursiah.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan warga tidak diselesaikan lewat jalur represif. Pemkab memilih membuka ruang dialog dan menyiapkan langkah anggaran sebagai bentuk perhatian.
Bansos dan Rumah Layak Huni Harus Ikut Regulasi
Warga sebelumnya menyuarakan aspirasi soal bantuan sosial, termasuk program rumah layak huni. Nursiah menjelaskan penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mengikuti regulasi yang berlaku.
Ketentuannya mengacu pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, hingga Peraturan Bupati. Kriterianya ditetapkan berdasarkan aturan tersebut, bukan berdasarkan permintaan semata.
"Bantuan sosial itu ada aturannya, ada dasarnya. Jadi siapa-siapa yang layak diberikan bansos itu kriterianya berdasarkan regulasi. Tentu tim KPM (Kelompok Penerima Manfaat) saat ini sedang menyiapkan program tersebut," terangnya.
Tim KPM Sedang Menyiapkan Program Bantuan
Tim Kelompok Penerima Manfaat kini menyiapkan program bantuan bagi warga yang memenuhi kriteria. Proses pendataan menjadi pintu masuk sebelum bantuan disalurkan.
Pemkab Lombok Tengah memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tetap berjalan seiring penyelesaian aspirasi tiga KK. Kedua proses disebut berjalan paralel tanpa saling menghentikan.