Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat meluncurkan Program Lintas Sektor Transformatif (Polistran) untuk memutus rantai persoalan pekerja migran, mulai dari jeratan calo hingga ancaman depresi. Pemprov NTB mengalokasikan dana awal Rp 10 miliar melalui Bank NTB Syariah untuk pembiayaan KUR bagi calon pekerja migran. Peluncuran program ini dilakukan di Mataram, Jumat (21/8/2026).
MATARAM — Rantai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB selama ini tidak pernah tuntas: digaji rendah, terlilit utang rentenir, hingga depresi di negeri orang. Melalui Polistran, Disnakertrans NTB mencoba memutus mata rantai itu dengan menggabungkan peran puluhan instansi, dari Bappeda, rumah sakit jiwa, hingga perbankan syariah dalam satu wadah kolaborasi.
Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, menegaskan penanganan ketenagakerjaan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. Menurutnya, persoalan tenaga kerja dan transmigrasi terlalu kompleks untuk ditangani satu dinas.
"Polistran lahir dari kesadaran bahwa persoalan tenaga kerja dan transmigrasi itu sangat kompleks. Forum rakor dan launching ini menjadi wadah menyelaraskan kebijakan serta membangun sinergi jangka panjang," ujar Aidy kepada NTBSatu, Jumat (21/8/2026).
Empat Kuadran: dari Perencana hingga Eksekutor
Disnakertrans NTB memetakan peran mitra strategis ke dalam empat kuadran agar eksekusi program berjalan presisi. Kuadran pertama berisi perencana dan konseptor strategis yang diisi Bappeda NTB, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi, dan Bank NTB Syariah.
Kuadran kedua merupakan pelaksana teknis lintas OPD, melibatkan Disnakertrans, Dikpora, Dukcapil, DPMD, Disbud, Dispar, Diskominfotik, DPMPTSP, hingga RSJ Mutiara Sukma. Sementara kuadran ketiga berfokus pada koordinasi kebijakan vertikal dengan Kemenaker, Kementerian P2MI, Kemendes PDT, BP3MI NTB, dan BPVP Lenek.
Adapun kuadran keempat berisi eksekutor langsung: Disnaker kabupaten/kota, LPK, P2MI, sekolah, serta Bank NTB Syariah sebagai eksekutor finansial.
Modal KUR Rp 10 Miliar untuk Lepas dari Rentenir
Keterbatasan modal awal kerap menjerat calon PMI pada calo dan rentenir dengan bunga mencekik hingga 25 persen. Untuk itu, Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah mengucurkan alokasi awal Rp 10 miliar untuk KUR CPMI, KUR PMI, dan KUR Pemagangan bersubsidi.
Bank NTB Syariah bersama Bank BTN juga menyediakan program tabungan dan skema pemilikan rumah. Langkah ini menjaga uang kiriman (remittance) PMI tidak menguap untuk hal konsumtif, sekaligus menyiapkan pendampingan UMKM saat mereka pulang.
MCU Mental di RSJ Mutiara Sukma
Maraknya kasus PMI yang mengalami depresi hingga terancam deportasi mendapat perhatian serius. Disnakertrans NTB menggandeng RSJ Mutiara Sukma untuk menggelar Medical Check-Up (MCU) terpadu. Pemeriksaan tak lagi sekadar fisik, tetapi menyasar kesehatan mental agar calon pekerja migran siap beradaptasi dengan budaya kerja di luar negeri.
Go Global Classes hingga SIK Online
Di jalur pendidikan formal, Pemprov NTB menyiapkan program Go Global Classes (Kelas Migran), SMA Double Track, SLB Vokasi, serta Sekolah Integrasi Afirmasi PMI berasrama berbasis Project Based Learning (PjBL). Disnakertrans juga merevitalisasi Skill Center menjadi BLUD serta menaikkan kelas sertifikasi ke standar LSP P2.
Untuk menutup ruang gerak calo liar yang menjual janji manis keberangkatan fiktif, Disnakertrans bersama Diskominfotik mengembangkan Sistem Informasi Kerja (SIK) berbasis daring. Portal ini menyajikan informasi lowongan dan prosedur resmi secara transparan.
Melalui penyempurnaan kurikulum pelatihan di LPK dan Skill Center, calon pekerja migran juga dibekali pengetahuan muatan lokal, destinasi wisata, serta kalender event pariwisata NTB. Harapannya, para pekerja tak hanya memburu devisa, tetapi juga sigap mempromosikan pariwisata NTB di mancanegara.
NTB saat ini tercatat sebagai daerah penyumbang pekerja migran terbesar keempat secara nasional. "Harapan saya, terobosan Polistran ini berjalan konsisten di seluruh kabupaten dan kota. Lewat kolaborasi solid, kita optimistis dapat memberikan perlindungan menyeluruh sekaligus mendongkrak taraf hidup masyarakat NTB," tutup Aidy.
