SUMBAWA BESAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa meminta seluruh jajaran pengendali inflasi untuk bekerja lebih keras setelah mencatatkan deflasi bulanan 0,37 persen dan inflasi tahunan 2,50 persen pada Juli 2026. Capaian ini menjadikan Sumbawa sebagai daerah dengan inflasi terendah di antara wilayah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) NTB, tetapi Bupati Syarafuddin Jarot justru mengingatkan agar angka tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti bergerak.
"Jangan jadikan angka 2,50 persen sebagai alasan untuk beristirahat. Jadikan angka itu sebagai alasan untuk bekerja lebih baik," tegas Jarot saat memimpin Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (22/8).
Rakor yang dibuka Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri itu dihadiri perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, Pertamina, hingga pelaku distribusi dan perdagangan. Sebelum duduk dalam forum, jajaran TPID terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung ke pasar untuk memantau harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Data Dibaca, Lapangan Dilihat
Jarot menilai pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan laporan statistik. Pemerintah harus turun melihat kondisi riil di pasar dan mendengar keluhan pedagang agar solusi yang diambil tepat sasaran.
"Data kita baca, lapangan kita lihat, masalah kita petakan, dan solusi kita kerjakan bersama. Inilah cara kerja pengendalian inflasi yang kita butuhkan," ujarnya.
Dari hasil pemantauan tersebut, setiap permasalahan yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti. Jarot meminta setiap persoalan memiliki penanggung jawab, solusi, target, dan batas waktu penyelesaian yang jelas.
Menjaga Keseimbangan Harga Petani dan Konsumen
Menurut Jarot, stabilitas harga bukan hanya tentang menekan angka inflasi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Petani harus mendapatkan harga jual yang layak, sementara masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memantau produksi, pasokan, dan distribusi sejak awal. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah gejolak harga yang merugikan kedua belah pihak.
Wagub NTB Ingatkan Distribusi LPG dan Stok Jelang Hari Besar
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menilai Pulau Sumbawa memiliki potensi besar dalam produksi komoditas. Namun, potensi itu harus ditopang infrastruktur yang kuat agar distribusi berjalan lancar dan harga tetap stabil.
Umi Dinda, sapaan akrabnya, juga menyoroti penyaluran LPG yang dinilai masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Ia meminta pemerintah memperbaiki penyaluran agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal.
Selain itu, ia mengingatkan jajaran TPID untuk waspada menjelang hari-hari besar keagamaan. Pemerintah harus memastikan stok dan kesiapan distributor agar masyarakat tidak menghadapi kelangkaan saat permintaan meningkat.
"Kita berharap melalui forum ini berbagai permasalahan yang ada dapat kita pecahkan bersama," kata Umi Dinda.
Rakor tersebut menjadi ajang koordinasi antara pemerintah provinsi, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjaga pasokan, harga, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi Pemkab Sumbawa, pengendalian inflasi diarahkan untuk melindungi daya beli warga sekaligus memastikan petani memperoleh nilai layak dari hasil produksinya.
