JAKARTA — Selisih angka yang keluar dari podium kenegaraan itu bukan sekadar salah ucap. Peristiwa ini membuka ruang diskusi tentang sistem verifikasi informasi di lingkaran istana. Lebih dari itu, ini soal alarm kewajaran seorang pemimpin.
Presiden memperkenalkan Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Angka Rp700 ribu untuk upah mengupas satu kilogram bawang sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Perbandingan Naskah dan Ucapan: Selisih Seribu Kali Lipat
Hitung sederhana: upah Rp700 ribu per kilogram berarti penghasilan pengupas bawang menembus Rp7 juta untuk sepuluh kilogram. Angka tersebut melampaui penghasilan banyak pekerja profesional dalam sehari.
Sejumlah laporan yang membandingkan ucapan Presiden dengan naskah tertulis pidato menunjukkan angka yang tercantum sebenarnya Rp700 per kilogram. Perbedaannya mencapai 1.000 kali lipat.
Publik kemudian bertanya: mengapa angka yang jauh dari kewajaran itu bisa lolos dari podium Presiden?
Alarm Kewajaran yang Tidak Berbunyi
Setiap orang memiliki semacam alarm kewajaran. Ketika mendengar angka yang sangat ekstrem, alarm itu seharusnya bekerja: "Tunggu. Benarkah Rp700 ribu?"
Persoalannya bukan lagi sekadar salah ucap. Persoalannya adalah kemampuan melakukan pemeriksaan kewajaran terhadap informasi sebelum informasi itu keluar menjadi pernyataan seorang Presiden.
Tidak perlu buru-buru menghubungkan peristiwa ini dengan usia Presiden. Kesimpulan seperti itu terlalu jauh. Yang jauh lebih pantas dipertanyakan adalah gaya komunikasi, proses verifikasi informasi, dan kualitas sistem koreksi di sekitar seorang Presiden.
Dolar dan Bawang: Pola yang Sama
Peristiwa ini mengingatkan pada pernyataan Presiden beberapa bulan sebelumnya mengenai pelemahan rupiah. Pada 16 Mei 2026 di Nganjuk, Prabowo mengatakan masyarakat desa tidak menggunakan dolar ketika menjelaskan dampak pelemahan rupiah.
Kalimat itu secara harfiah memang benar. Tetapi secara ekonomi, masyarakat desa tidak harus memegang dolar untuk merasakan dampak perubahan nilai dolar. Harga barang, bahan baku, energi, dan berbagai kebutuhan produksi dapat dipengaruhi oleh kondisi nilai tukar.
Dari dolar ke bawang, pertanyaannya bukan apakah Presiden boleh salah bicara. Tentu boleh. Pertanyaannya adalah apakah seorang pemimpin memiliki cukup "sense of reality" untuk menyadari ketika sebuah pernyataan sudah terlalu jauh dari kewajaran kehidupan sehari-hari.
Pemimpin Membutuhkan "Rem Intelektual"
Seorang Presiden tidak harus mengetahui segala sesuatu. Justru karena itu ia membutuhkan orang-orang di sekelilingnya.
Bukan hanya orang yang pandai berkata "Siap, Pak." Tetapi juga orang yang berani berkata "Pak, coba cek lagi" atau "Pak, angka itu tidak masuk akal."
Pemimpin yang dikelilingi orang-orang yang hanya membenarkan dirinya berada dalam situasi yang berbahaya. Semakin tinggi kekuasaan, semakin jauh seseorang dari pengalaman langsung kehidupan rakyat.
Mungkin pada akhirnya kasus ini memang hanya salah ucap. Kalau demikian, klarifikasi selesai. Tetapi peristiwa ini tetap meninggalkan pertanyaan yang layak diajukan: bagaimana angka Rp700 bisa berubah menjadi Rp700 ribu di podium Presiden, dan apakah sistem di sekitar Presiden memiliki cukup banyak orang yang berani menjadi alarm ketika Presiden berbicara spontan?
Sebab Presiden boleh salah. Menteri boleh salah. Pejabat boleh salah. Jurnalis pun boleh salah. Tetapi dalam sebuah sistem pemerintahan yang sehat, kesalahan harus selalu memiliki mekanisme koreksi yang berfungsi.
