Ahsanul Khalik menjelaskan pernyataannya sebagai jubir merupakan respons atas pemberitaan Siar Post pada 12 Juli 2026. Artikel itu mengulas temuan BPK soal potensi kerugian negara akibat kebocoran retribusi di tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Penjelasan kami fokus pada tindak lanjut temuan di tujuh UPTD tersebut. Pernyataan itu tidak dimaksudkan menggambarkan progres penyelesaian seluruh rekomendasi BPK,” ujar Aka, sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (15/7).
Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB Budi Herman membahas perkembangan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025. Cakupannya meliputi seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kedua pernyataan berada dalam konteks berbeda. Tidak tepat jika disimpulkan ada perbedaan data atau lemahnya komunikasi publik,” tegas Aka.
Polemik Berawal dari Pemberitaan Media Lokal
Sebelumnya, media iNewsLombok.id memberitakan perbedaan data antara Inspektorat dan Jubir Pemprov. Pemberitaan pada 15 Juli 2026 itu mengutip pandangan Pengamat Politik Dr. Alfisahrin yang menilai komunikasi publik pemerintah lemah.
Menanggapi hal itu, Ahsanul Khalik memilih komunikasi langsung dengan Dr. Alfisahrin. Langkah ini disebutnya sebagai tabayyun, atau konfirmasi dalam etika komunikasi publik.
“Bagi saya, tabayyun bagian dari etika komunikasi publik. Saya menghubungi langsung Dr. Alfisahrin agar memahami maksud pernyataan beliau secara utuh, bukan hanya berdasarkan kutipan di media,” kata Aka.
Pengamat Apresiasi Langkah Konfirmasi Langsung
Dalam komunikasi tersebut, Dr. Alfisahrin menjelaskan pandangannya bersifat normatif dan disampaikan secara hati-hati. Ia juga mengapresiasi langkah konfirmasi jubir sebagai bentuk komunikasi yang baik dan terbuka.
“Di akhir komunikasi, kami saling mendoakan agar diberikan kesehatan dan kemudahan dalam tugas masing-masing. Perbedaan pandangan wajar, tetapi komunikasi terbuka melahirkan saling pengertian dan memperkuat kepercayaan,” ujar Aka.
Pemprov NTB Terbuka Terhadap Kritik
Ahsanul Khalik menegaskan Pemprov NTB akan terus terbuka terhadap kritik, masukan, dan pandangan dari berbagai kalangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan informasi dipahami secara utuh.
“Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Pemprov NTB akan terus mengedepankan keterbukaan, dialog, dan tabayyun dalam setiap komunikasi publik. Tujuan kita sama: menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” tutup Aka.
