MATARAM — Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB memastikan tidak ada lagi izin resmi untuk memasukkan telur dari luar daerah ke Lombok sejak menjelang Iduladha 2026. Kepala Disnakeswan NTB Muhammad Riadi menyatakan, jika masih ada telur luar yang masuk, itu adalah penyelundupan jalur ilegal.
“Kalau dari luar, praktis sudah hampir tiga bulan kami tidak pernah memasukkan telur ke Lombok. Yang resmi tidak ada. Jadi kalau masih ada yang masuk, itu penyelundupan melalui jalur ilegal,” tegas Riadi, Rabu (8/7/2026).
Pengecualian Terbatas untuk Sumbawa
Kebijakan ini tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah NTB. Riadi menjelaskan, Pulau Sumbawa mendapat pengecualian karena populasi peternak ayam petelur di sana masih minim. Hanya dua distributor yang diizinkan memasok telur ke Sumbawa dengan kuota sangat terbatas.
“Khusus Sumbawa memang sempat ada dua distributor yang kami izinkan, tetapi sangat dibatasi karena produksi di sana belum mencukupi kebutuhan,” katanya.
Bukan karena Banjir Pasokan, tapi Permintaan Lesu
Riadi mengakui harga telur di tingkat peternak sedang tertekan. Namun, ia membantah penyebab utamanya adalah membanjirnya telur dari luar daerah. Menurutnya, NTB sudah lama surplus produksi telur. Kondisi itu masih terkendali saat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Begitu program dihentikan sementara, permintaan langsung turun drastis.
“Jadi gejolak harga itu sebenarnya terjadi di tingkat peternak, bukan di pasar,” ujarnya. Harga telur di tingkat konsumen, berdasarkan pantauan di Pasar Bima, masih stabil di kisaran Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per tray.
Peternak Kecil Mulai Jual Aset, Pemprov Siapkan Jaring Pengaman
Riadi tidak menampik sudah ada peternak yang menjual aset usaha karena terus merugi. Kelompok peternak kecil menjadi yang paling rentan karena modal terbatas untuk bertahan dalam tekanan harga yang berkepanjangan. “Tinggal mereka mampu bertahan atau tidak sampai kondisi pasar kembali normal,” katanya.
Pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah langkah darurat. Pertama, perusahaan penyedia bahan pangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam produksi NTB. Kedua, Disnakeswan akan mengumpulkan peternak besar untuk mencari pasar ekspansi ke luar daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Hari ini kami mengundang vendor pemasok kebutuhan ASN. Alhamdulillah mereka sudah mengambil telur dari peternak lokal. Untuk daging ayam beku juga mulai diarahkan menggunakan produk lokal,” jelas Riadi.
Apa Langkah Selanjutnya?
Disnakeswan akan menggelar pertemuan dengan asosiasi peternak dan perusahaan peternakan besar dalam waktu dekat. Fokusnya adalah membuka akses pasar baru di luar NTB agar kelebihan produksi tidak semuanya beredar di dalam daerah. Riadi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi agar usaha peternak kecil bisa bertahan hingga pasar pulih.
