NUSA TENGGARA BARAT — Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta. Ia menegaskan jumlah BUMN harus ditekan drastis agar pengelolaan aset negara lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
Danantara: Biaya Gaji Karyawan Cuma Rp 2-3 Triliun, Efisiensi Capai Rp 50 Triliun
Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, memastikan proses perampingan tidak akan menyentuh nasib pekerja. Menurutnya, biaya tenaga kerja seluruh BUMN hanya berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," ujar Dony.
Ia menjelaskan, potensi penghematan dari konsolidasi BUMN justru diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan biaya gaji karyawan yang relatif kecil.
52 Persen BUMN Masih Merugi, Konsolidasi Ditargetkan Rampung 2026
Dony mengungkapkan, saat ini sekitar 52 persen dari total 1.077 perusahaan BUMN masih membukukan kerugian. Total kerugian yang ditanggung negara mencapai Rp20 triliun.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mempercepat konsolidasi. Proses penggabungan dan penataan ulang BUMN ditargetkan selesai pada 2026. Nantinya, jumlah perusahaan milik negara akan menyusut drastis menjadi 200 hingga 300 entitas.
Prabowo: Tidak Ada PHK, Karyawan Tetap Jadi Bagian Perusahaan Hasil Konsolidasi
Dony menegaskan, arahan Presiden Prabowo sangat jelas: transformasi BUMN tidak boleh mengorbankan tenaga kerja. Seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil penggabungan.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegas Dony.
Pemerintah berharap, langkah ini mampu memperkuat daya saing BUMN sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pengelolaan aset negara pun diharapkan lebih optimal tanpa harus mengorbankan pekerja.
