LOMBOK TENGAH — Wacana pembangunan kompleks enam rumah ibadah di KEK Mandalika dibahas sejumlah anggota DPRD Lombok Tengah. Rencana itu muncul untuk merespons kebutuhan wisatawan yang hendak beribadah ketika berlibur ke Mandalika. Dukungan dewan datang dengan sejumlah catatan, terutama soal prioritas anggaran dan sosialisasi ke masyarakat.
Fatmawati: Dukungan Datang dengan Syarat Prioritas Warga
Anggota DPRD Lombok Tengah Baiq Fatmawati menyatakan pihaknya mendukung rencana tersebut. Namun ia meminta pemerintah daerah tetap mendahulukan hal-hal yang bersifat prioritas, khususnya kebutuhan masyarakat Gumi Tastura.
"Seperti kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih," kata Fatmawati kepada wartawan, Selasa (27/10).
Pernyataan itu menempatkan pembangunan rumah ibadah di Mandalika sebagai agenda yang perlu dibaca berdampingan dengan daftar kebutuhan dasar warga. Dukungan politik terhadap fasilitas ibadah di kawasan wisata tidak otomatis menggeser prioritas belanja daerah.
Akhyar: Fasilitas Ibadah Krusial bagi Wisatawan di Kawasan Khusus
Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah Lalu Muhammad Akhyar mendukung penuh keberadaan fasilitas ibadah di KEK Mandalika. Menurutnya, fasilitas tersebut krusial karena Mandalika kini bertransformasi menjadi destinasi pariwisata bertaraf internasional.
"Karena NTB mendunia, itu namanya juga kawasan khusus," ucap Akhyar.
Politisi Golkar itu menyebut wisatawan domestik hingga mancanegara tidak lagi kesulitan beribadah selama berlibur di Mandalika. Untuk pelaksanaannya, pembangunan rumah ibadah diserahkan kepada masing-masing komunitas umat beragama.
"Pembangunan rumah ibadah ini diserahkan kepada masing-masing komunitas umat beragama," kata Akhyar.
Imbauan Sosialisasi agar Rencana Berjalan Kondusif
Meski mendukung penuh, Akhyar mengimbau Pemkab Lombok Tengah segera menyosialisasikan rencana tersebut secara massif kepada masyarakat. Sosialisasi dinilai penting untuk memastikan agenda ini berjalan kondusif di tengah warga.
"Perlu disosialisasikan," ujar dia.
Imbauan itu menyiratkan bahwa komunikasi ke publik menjadi kunci sebelum pembangunan dimulai. Warga perlu memahami tujuan, lokasi, dan mekanisme pengelolaan kompleks ibadah di kawasan ekonomi khusus tersebut.
FKUB Sebut Koordinasi Lintas Agama Sudah Berjalan
Forum Kerukunan Umat Beragama Lombok Tengah menilai langkah ini sebagai wujud nyata toleransi. FKUB juga menyebut rencana tersebut menjawab kebutuhan wisatawan mancanegara maupun domestik yang ingin beribadah.
Koordinasi intensif telah dilakukan bersama Pemkab Lombok Tengah, Majelis Ulama Indonesia, hingga tokoh-tokoh dari enam agama resmi yang diakui negara.
"Pertemuan untuk menggali potensi dan menyamakan persepsi terkait penyediaan sarana pariwisata berbasis kerukunan umat beragama," kata Ketua FKUB Lombok Tengah TGH Lalu Mala Sar'i, terpisah.
Enam Rumah Ibadah, Satu Kawasan Wisata Internasional
Rencana kompleks enam rumah ibadah mewakili enam agama resmi yang diakui negara. Lokasinya berada di KEK Mandalika, kawasan yang statusnya telah berubah menjadi destinasi pariwisata bertaraf internasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal anggaran, luasan lahan, maupun jadwal groundbreaking dari Pemkab Lombok Tengah. Yang mengemuka baru dukungan politik DPRD dan koordinasi FKUB dengan sejumlah lembaga keagamaan.
Bagi warga Lombok Tengah, dua hal menunggu kejelasan: kepastian bahwa kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap jadi prioritas, serta sosialisasi massif yang diminta dewan sebelum proyek berjalan.
