MATARAM - Ribuan penerima manfaat bansos di NTB harus kehilangan akses bantuannya setelah sistem mendeteksi adanya transaksi judi online. Data yang dirangkum Dinas Sosial dan PPA NTB menunjukkan angka mencapai 4.467 orang, dan mayoritas dari mereka kini mengalami pemblokiran bantuan.
Temuan ini bukan berasal dari laporan warga, melainkan hasil deteksi otomatis sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan. Kepala Dinas Sosial dan PPA NTB Ahmad Masyuri menjelaskan bahwa aplikasi tersebut bekerja secara langsung tanpa intervensi manusia.
"Kalau yang judi online itu begini, di aplikasi itu datanya terkonek dengan data kependudukan terus data ini yang mungkin dimaksud terindikasi judi online. Jadi yang melaporkan dia itu bukan orang ya, tapi aplikasi langsung," ujar Masyuri.
Bagaimana Proses Verifikasi Data Penerima Bansos di Tingkat Desa?
Pemblokiran ini membuat Kementerian Sosial membuka ruang pengaduan bagi warga yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online. Masyuri menyebut proses penanganan data sepenuhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos.
Setiap desa memiliki pegawai yang bertugas melakukan verifikasi data. Mereka menjadi garda terdepan bagi penerima manfaat yang ingin mengajukan keberatan atas pemblokiran yang diterima.
"Ada pegawai yang melakukan verifikasi data dari tingkat desa, itu yang disampaikan langsung ke Direktorat Kementerian. Jadi yang merasa terblokir bisa melakukan pengaduan di pegawai tersebut," ungkap Masyuri.
Apa Saja Jenis Bansos yang Terkena Pemblokiran?
Pemblokiran menyasar berbagai jenis bantuan yang selama ini disalurkan pemerintah. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kriteria penerima ibu hamil, anak usia dini atau balita, pelajar SD hingga SMA, penyandang disabilitas berat, hingga warga lanjut usia di atas 60 tahun.
Selain PKH, bantuan lain yang ikut dipantau adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Seluruh dana bantuan ini masuk langsung ke rekening penerima manfaat, bukan lagi melalui perantara.
"Sekarang dana bantuan langsung masuk ke rekening penerima manfaat, untuk bantuan itu dalam bentuk uang 600 ribu untuk 3 bulan sekali," tambahnya.
Dana Bantuan Dilarang untuk Judi Online dan Bayar Utang
Masyuri mengingatkan para penerima manfaat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Uang yang masuk ke rekening wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Ia menegaskan larangan penggunaan dana bantuan untuk aktivitas di luar kebutuhan tersebut. Judi online dan pembayaran utang masuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan.
"Uang bantuan kan masuk langsung ke rekening penerima manfaat, ya, tidak boleh uang itu digunakan untuk judi online, untuk bayar hutang," harap Masyuri.
DTSEN: Sistem Baru untuk Menekan Bansos Salah Sasaran
Di tengah persoalan judi online, isu bansos salah sasaran juga masih menjadi perhatian publik. Masyuri menyebut pemerintah kini memiliki model basis data baru bernama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirancang untuk meminimalisir kesalahan data penerima.
Sistem ini diharapkan mampu memperbarui data penerima manfaat secara lebih akurat. Dengan begitu, bantuan sosial dapat tepat sasaran dan penyalahgunaan dana, termasuk untuk judi online, bisa ditekan sejak awal.
Kemudahan akses media sosial saat ini juga menjadi catatan penting. Masyuri mengingatkan warga untuk menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan pihak lain untuk transaksi ilegal.
