NUSA TENGGARA BARAT — Bayangkan membeli tiket pesawat perintis di Indonesia Timur. Di balik harga tiket, ada ongkos perawatan pesawat yang diam-diam menggerogoti anggaran negara. Kementerian Perhubungan mencatat, biaya MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) melonjak dari 7,30 persen pada 2019 menjadi 20,14 persen pada 2025. Angka ini setara dengan Rp 750 miliar subsidi penerbangan perintis yang digelontorkan untuk 266 rute penumpang dan 46 rute kargo di 22 koordinator wilayah.
“Penerbangan perintis mengangkut kebutuhan pokok dan hasil ekspor. Biaya perawatannya jangan sampai membebani rakyat,” ujar Andi Rene Rohadian, praktisi rantai pasok sekaligus Pengurus Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI) Bidang Legislasi, Luar Negeri dan Diaspora, Rabu (1/7/26).
Empat BUMN MRO: Ada yang Cuan, Ada yang Sekarat
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) menjadi primadona. Pada kuartal I-2026, laba bersih GMF melonjak 78,28 persen menjadi USD 6,76 juta (sekitar Rp107 miliar) dengan pendapatan USD 114,94 juta. Namun, GMF masih membawa defisit USD 512,87 juta yang akan dihapus lewat kuasi reorganisasi. Piutang tak tertagih dari maskapai dan tumpukan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta masih menjadi pekerjaan rumah.
Berbanding terbalik, PT Merpati Maintenance Facility (MMF) anak usaha Merpati yang pailit sejak 2014, nyaris tak berdaya. Fasilitasnya di Surabaya menganggur. Meski begitu, di ajang IMROS 2026, GMF meneken nota kesepahaman dengan MMF untuk membangun sinergi—sinyal awal kolaborasi yang masih perlu tindak lanjut konkret.
Sementara itu, PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP) di Bandung, spesialis perbaikan turbin gas, mencatat omzet impor USD 39,13 juta dan ekspor USD 13,63 juta dalam setahun. Pendapatannya diperkirakan mencapai USD 72,9 juta pada 2026. Potensi pasarnya masih jauh lebih besar dari capaian saat ini.
PT Indopelita Aircraft Services (IAS), anak usaha Pelita Air, justru sehat secara keuangan karena fokus melayani induk dan Pertamina. Namun, IAS dinilai kurang agresif mengejar pendapatan dari luar grup. Padahal, dengan kondisi sehat, IAS bisa menjadi lokomotif penguatan MRO nasional.
Kertajati: Pusat MRO Nasional yang Menanti Realisasi
Di tengah karut-marut itu, Bandara Kertajati muncul sebagai solusi. Dengan lahan 1.800 hektare dan landasan pacu 3.000 meter, Kertajati Aerospace Park seluas 84 hektare dirancang sebagai ekosistem industri dirgantara terpadu. Fasilitasnya mencakup MRO untuk pesawat komersial dan pertahanan, engine workshop, kawasan manufaktur, hingga pusat pelatihan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, Kertajati disiapkan menjadi pusat MRO nasional. Kementerian Pertahanan bahkan telah merencanakan kehadirannya di sana. Danantara, dengan kewenangan baru melalui PP 19/2026, dinilai paling tepat untuk mewujudkan holding BUMN MRO di Kertajati.
Andi Rene menekankan, tanpa MRO yang efisien, subsidi penerbangan perintis akan terus membengkak dan harga logistik antar pulau ikut melambung. “Ini bukan sekadar wacana, melainkan keniscayaan,” pungkasnya.
