SELONG — Musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi bergulir. Namun, para petani dihadapkan pada tiga persoalan sekaligus: cuaca ekstrem yang tak menentu, kerusakan lahan di dataran tinggi, dan pemangkasan anggaran bantuan pertanian dari pemerintah pusat.
Tahun lalu, luas lahan tembakau di Lotim mencapai 25 ribu hektare. Tahun ini angkanya diprediksi sama, meski data resmi masih direkapitulasi. “Soal data berapa luas areal tanam tahun ini masih belum kami rekapitulasi,” ujar Kepala Bidang Pekebunan Dinas Pertanian (Dinpertan) Lombok Timur, Mirza Sophian, Senin (29/6/2026).
Hujan Anomali Rusak Puluhan Hektare di Awal Tanam
Meski BMKG memprediksi fenomena El Nino, hujan lebat justru mengguyur wilayah Lotim pada awal Mei 2026. Akibatnya, puluhan hektare tanaman tembakau yang baru ditanam mati akibat genangan air. Kerusakan parah terjadi di dataran tinggi seperti Kecamatan Suwela.
Menurut Mirza, pola budi daya petani di sana masih rentan. Banyak petani belum membuat bedengan yang cukup tinggi dan masih mengandalkan mulsa jerami. “Jerami itu menyimpan air, kalau kena hujan dia akan lama keringnya sehingga kelembabannya akan berlebih dan itu akan merusak akar,” jelasnya.
Anggaran Bantuan Pupuk dan Pestisida Anjlok 80 Persen
Di tengah situasi krusial ini, Dinpertan Lotim menghadapi pemangkasan anggaran penanganan secara signifikan. Tahun lalu, bidang perkebunan mendapat alokasi hampir Rp5 miliar. Tahun ini menyusut menjadi sekitar Rp1 miliar.
“Musim Tanam 2026, pupuk bisa memberikan kepada 15 kelompok, tahun lalu bisa sampai 40-an atau 60-an kelompok. Anggaran kita berkurang,” kata Mirza. Bantuan yang tersisa telah disalurkan dalam bentuk pupuk, perbenihan, dan pestisida.
Belum Ada Asuransi untuk Petani Tembakau
Berbeda dengan komoditas padi, petani tembakau di Lotim belum memiliki skema asuransi pertanian. Mirza mengungkapkan, pihak eksekutif bersama Bappeda sudah menginisiasi kajian tahun lalu. Salah satu sumber pendanaan yang mungkin digarap adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Tembakau belum pernah ada asuransi. Kami sudah menginisiasi sebenarnya dengan Bappeda tahun lalu, proses awalnya itu kan membuat kajian,” terang Mirza.
Mitigasi Jadi Kunci, Meski Biaya Awal Lebih Besar
Sebagian petani memilih memundurkan jadwal tanam untuk menghindari risiko kerugian di fase awal pertumbuhan. Mirza menegaskan, mundurnya masa tanam tidak mempengaruhi harga jual karena harga ditentukan oleh kualitas, bukan waktu tanam.
“Kalau harga itu terkait dengan kualitas, tidak ada urusan sama kapan tanam. Kita bicara kualitas tembakau, harga tergantung kualitas,” tegasnya.
Mirza mengimbau petani untuk membuat drainase yang baik dan meninggikan bedengan, meski membutuhkan biaya ekstra di awal. Estimasi kerugian petani pada fase awal tanam saat ini ditaksir mencapai Rp5 juta per hektare. “Walaupun itu membutuhkan cost yang lebih besar, tapi itu bisa menyelamatkan dari kerugian yang besar,” pungkasnya.
