MATARAM — Pernyataan bahwa pemuda telah mati bukan lagi sekadar metafora, melainkan realitas yang tengah berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan Sekretaris KNPI NTB, Ardiansyah, dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi, baru-baru ini.
Menurut Ardiansyah, indikator paling telanjang dari fenomena ini adalah postur APBD yang menempatkan anggaran kepemudaan pada posisi marginal. "Bahkan, jika tidak mau dikatakan sekadar formalitas," tulisnya.
Anggaran sebagai Instrumen Kekuasaan
Ardiansyah menilai minimnya porsi APBD untuk pemuda bukan sekadar soal defisit anggaran. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk depolitisasi sistematis. Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, anggaran adalah instrumen kekuasaan. Pemerintah daerah di NTB, menurut Ardiansyah, menggunakan represi ekonomi berupa pemotongan anggaran sebagai "denda sosial" bagi pemuda yang kritis.
"Pemuda yang gencar memprotes kebijakan tidak lagi dihadapi dengan kekerasan fisik, melainkan dengan pengabaian struktural," ujarnya. Organisasi kepemudaan, lanjut dia, dibiarkan mati perlahan karena kelaparan logistik, sehingga energi mereka habis untuk bertahan hidup alih-alih mengontrol jalannya pemerintahan.
Negara Mati Rasa terhadap Bonus Demografi
Jika hipotesis hukuman sosial dianggap terlalu konspiratif, Ardiansyah mengajukan hipotesis kedua: negara telah mati rasa. Menurutnya, birokrasi di NTB terjebak dalam rasionalitas instrumental, di mana segala sesuatu diukur hanya berdasarkan keuntungan politik jangka pendek dan proyek fisik yang kasat mata.
"Pemuda, dalam kalkulasi birokrasi NTB saat ini, tidak lagi dilihat sebagai investasi manusiawi, melainkan sebagai beban anggaran," kata Ardiansyah. Ia menambahkan, pemerintah daerah mengalami disorientasi dalam menerjemahkan bonus demografi. Alih-alih memfasilitasi kapasitas pemuda sebagai subjek pembangunan, negara justru memosisikan pemuda sebagai objek pasif.
Kritik sebagai Nyawa Demokrasi Daerah
Menyitir pemikiran aktivis Soe Hok Gie, Ardiansyah mengingatkan bahwa hanya ada dua pilihan: menjadi apatis atau mengikuti arus. Mengecilnya angka-angka di APBD NTB untuk pemuda, menurutnya, bukan sekadar angka mati.
"Itu adalah nisan yang sedang dipahat oleh pemerintah daerah untuk mengubur masa depan daerahnya sendiri," ujarnya. Ia menegaskan, jika pemerintah daerah tetap memelihara watak anti-kritik dan mati rasa, maka klaim-klaim keberhasilan pembangunan di NTB hanyalah ilusi di atas kertas kosong.
Ardiansyah menutup pernyataannya dengan ajakan agar pemuda tidak menerima denda sosial ini dengan kepasrahan. "Kritik harus tetap nyaring, sebab ketika pemuda benar-benar memilih untuk mati, maka pada saat itulah keruntuhan sebuah daerah dimulai," tandasnya.
