NUSA TENGGARA BARAT — Fenomena yang tidak lazim dalam tata kelola pemerintahan terjadi di Istana sejak Oktober 2024. Para pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Muhammad Herindra, tercatat menghadap Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet. Pertemuan itu bukan sekadar koordinasi, melainkan secara eksplisit disebut sebagai laporan kinerja.
Menteri Melapor, BIN Pun Ikut Antre
Kantor Berita Antara pada 20 April 2026 memberitakan secara gamblang: “Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima laporan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.” Tempo di hari yang sama menulis dengan judul serupa: “Erick melaporkan kinerja kementeriannya kepada Teddy.”
Dalam pertemuan itu, Erick menyampaikan capaian deregulasi 191 Peraturan Menpora menjadi hanya empat regulasi, serta evaluasi prestasi olahraga pasca SEA Games dan ASEAN Para Games 2026. Sebelumnya, pada September 2025, Erick juga menghadap Teddy hanya untuk meminta jadwal bertemu Presiden Prabowo.
Kepala BIN Muhammad Herindra pun menyusul. Ia menghadap Teddy selama satu jam pada 7 April 2026. Isi pembicaraan tidak diungkap ke publik. Sementara itu, Kompas.com (25 April 2026) melaporkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendatangi kantor Seskab di akhir pekan untuk melaporkan perkembangan Program Magang Nasional.
Kritik Publik: ‘Ini Perdana Menteri Kah?’
Praktik ini memantik kritik keras dari publik. Tokoh publik Ferry Koto menulis di akun X pribadinya pada September 2025: “Koq menteri menghadap Seskab?… Padahal Seskab saat ini cuma eselon II, selevel direktur di Kementerian.” Ia menyindir, “Kalau Seskab Teddy bagaimana Bang? Perdana Menteri kah?”
Kritik itu muncul setelah Erick Thohir mengunggah pertemuannya dengan Teddy untuk meminta akses bertemu presiden. Ferry menilai, hal itu menunjukkan Seskab bertindak seperti penjaga pintu Istana, bukan sebagai asisten staf presiden sebagaimana mestinya.
Jabatan Eselon II, Kewenangan Setingkat Menteri?
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024, jabatan Sekretaris Kabinet yang disandang Teddy Indra Wijaya adalah eselon II.a. Level ini setara dengan direktur di kementerian biasa, jauh di bawah menteri yang merupakan pejabat eselon I atau pejabat setingkat menteri. Dalam struktur normal, seorang menteri tidak seharusnya melapor kepada pejabat eselon II.
Namun, dalam praktiknya sejak Oktober 2024, pola hierarki itu seolah terbalik. Berdasarkan penelusuran SERUJI.CO.ID dari pemberitaan Antara, Kompas, Tempo, Liputan6, dan Merdeka, puluhan pejabat tinggi tercatat menghadap Teddy. Daftar itu meliputi Menteri Koordinator, Menteri, Kepala Badan, hingga Gubernur. Jumlah pertemuan sesungguhnya diyakini jauh lebih banyak karena banyak koordinasi berlangsung tanpa publikasi.
Apa yang Berubah di Istana?
Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat tata negara: apakah terjadi pergeseran kewenangan di lingkaran dalam pemerintahan Prabowo? Sebab, secara konstitusi, Seskab adalah posisi staf yang bertugas membantu presiden dalam administrasi kabinet, bukan penerima laporan kinerja menteri.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari Istana maupun Sekretariat Kabinet yang menjelaskan dasar hukum atau arahan presiden di balik pola koordinasi ini. Publik masih menunggu klarifikasi apakah praktik ini merupakan kebijakan sementara atau perubahan permanen dalam tata kelola pemerintahan.
