PRAYA — Ratusan guru PAI yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di Kantor Kemenag Lombok Tengah mempertanyakan alasan di balik keterlambatan pencairan TPG. Mereka mengaku telah bersertifikasi, namun haknya belum dibayarkan sementara guru PAI lain sudah menerima.
“Kami Datang untuk Menuntut Hak, Bukan Mengemis”
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita itu sempat memanas. Para guru memaksa masuk ke kantor Kemenag Loteng, namun dihalangi petugas. Kemarahan memuncak saat mereka diberitahu bahwa Kepala Kemenag Loteng sedang menjalankan ibadah haji di Mekkah.
“Kami datang bukan untuk mengemis. Tapi untuk menuntut apa yang menjadi hak kami. Jadi segera bayar hak kami,” teriak Sugianto, perwakilan guru PAI, di depan kantor Kemenag Loteng.
Sugianto mengungkapkan, awalnya ada ratusan guru yang berencana turun aksi. Namun, diduga terjadi intimidasi dari oknum pengawas dan pejabat Kemenag Loteng sehingga banyak guru urung ikut serta karena khawatir mendapat sanksi.
Kemenag: Anggaran Belum Turun dari Pusat
Pelaksana Harian (Plh) Kasi PAI Kemenag Loteng, H.M. Arbain, membenarkan bahwa TPG guru PAI tersebut belum dibayar. Namun, ia membantah adanya unsur kesengajaan menunda pembayaran.
“Bukan kami tidak mau membayar, tapi memang anggarannya masih kurang. Karena belum turun dari pemerintah pusat,” jelas Arbain kepada awak media usai aksi.
Ia menjelaskan, guru PAI yang belum menerima TPG rata-rata berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara guru berstatus PNS hampir semuanya sudah dibayarkan. “Kenapa bisa anggaran belum turun? Karena pembayaran TPG-nya baru diusulkan tahun ini,” imbuhnya.
Perubahan Status Jadi Biang Keladi Keterlambatan
Menurut Arbain, usulan pembayaran TPG biasanya diajukan setahun lebih awal. Untuk pembayaran tahun 2026, seharusnya diusulkan melalui perencanaan di tahun 2025. Namun, para guru PAI PPPK tersebut baru diangkat awal tahun 2026. Perubahan status inilah yang membuat pembayaran TPG tidak bisa diusulkan pada tahun sebelumnya.
“Jadi sekali lagi tidak ada maksud atau niat kami untuk menunda pembayaran tunjangan bagi guru-guru PAI tersebut. Itu terjadi karena memang anggaran dari pemerintah pusat belum turun. Kalau anggarannya sudah turun, hari ini juga akan kita bayar,” tandasnya.
Total Guru Terdampak Capai 250 Orang
Arbain mengaku tidak mengetahui secara persis total anggaran yang belum dibayarkan. Namun, jika dirata-ratakan setiap guru menerima sekitar Rp 2 juta per bulan. Dengan jumlah guru PAI yang terdampak sekitar 250 orang, total tunggakan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. “Yang mengetahui persis jumlah anggarannya bagian perencanaan,” kilahnya.
Situasi di lokasi aksi akhirnya berhasil dikendalikan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Loteng. Merasa tuntutannya tidak bisa dipenuhi karena pimpinan Kemenag tidak bisa ditemui, para guru akhirnya membubarkan diri secara tertib.
