MATARAM — Skema pembiayaan ini dirancang sebagai solusi konkret memutus rantai rekrutmen ilegal yang kerap menjerat calon pekerja migran asal NTB. Selama ini, banyak calon PMI terjebak utang ke pihak ketiga dengan bunga tinggi karena minimnya akses pembiayaan formal untuk biaya keberangkatan.
Berapa Plafon Pembiayaan yang Disiapkan?
Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal sebesar Rp10 miliar pada tahun buku 2026. Dana tersebut akan disalurkan melalui tiga pola pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pekerja migran dan peserta magang.
Tiga Pola Pembiayaan untuk PMI dan Peserta Magang
Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro menjelaskan, pola pertama adalah channeling melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). LPK merekomendasikan calon nasabah, lalu bank melakukan verifikasi dan analisis kelayakan sebelum pencairan dana.
Pola kedua adalah pembiayaan langsung kepada PMI yang bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Skema ini dikhususkan bagi calon PMI yang telah terdaftar resmi di BP3MI dan mengantongi visa kerja.
Pola ketiga diperuntukkan bagi peserta magang luar negeri melalui kerja sama langsung dengan LPK resmi penyalur magang. Pembiayaan diberikan setelah peserta lulus seleksi visa magang.
Malaysia dan Jepang Jadi Pilot Project
Pada tahap awal, Pemprov NTB menetapkan dua negara tujuan utama. Untuk PMI, tujuan pertama adalah Malaysia dengan plafon pembiayaan Rp10 juta hingga Rp80 juta per orang. Dana mencakup biaya paspor, SKCK, BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja.
Sementara untuk peserta magang, tujuan utamanya adalah Jepang dengan plafon Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Pembiayaan meliputi pelatihan bahasa Jepang standar N3, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, dan visa magang.
Bagaimana Sistem Pengembaliannya?
Untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menekan rasio kredit bermasalah, Bank NTB Syariah menerapkan sistem pemotongan gaji langsung di negara penempatan. Keluarga inti seperti orang tua atau pasangan juga dilibatkan dalam akad pembiayaan.
“Seluruh skema penyaluran wajib patuh pada ketentuan Permenko Bidang Perekonomian, termasuk Permenko Nomor 1 Tahun 2026. Untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah, pencairan dana baru dilakukan setelah visa resmi terbit,” ujar Agus Suhendro.
Verifikasi Paralel Agar Dana Cepat Cair
Menjawab keluhan pengelola LPK soal kebutuhan biaya persiapan dokumen dan pelatihan, Bank NTB Syariah menerapkan skema verifikasi paralel. Proses prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis pembiayaan sudah dilakukan sejak masa pelatihan. Ketika visa resmi keluar, dana bisa langsung dicairkan tanpa menunggu proses administratif tambahan.
Mengapa NTB Jadi Prioritas?
NTB saat ini berada di peringkat keempat nasional sebagai daerah penyuplai PMI terbesar di Indonesia. Kabupaten Lombok Timur menjadi penyumbang tertinggi di provinsi ini. Sepanjang tahun 2025, tercatat 35.215 PMI asal NTB diberangkatkan ke luar negeri. Pada tahun 2026, jumlah keberangkatan diproyeksikan stabil di kisaran 30 ribu orang, ditambah antusiasme peserta magang luar negeri yang telah menembus angka lebih dari 1.000 orang.
Apa yang Membuat Skema Ini Berbeda?
Agus menekankan, seluruh proses pembiayaan berbasis syariah dan transparan. Calon pekerja migran tidak perlu lagi bergantung pada pinjaman informal yang kerap menjerat mereka dalam jeratan utang. Dengan adanya KUR PMI ini, diharapkan angka rekrutmen ilegal di NTB bisa ditekan secara signifikan.
