MATARAM — Keterbatasan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang menghambat laju pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi NTB memutuskan untuk memperkuat jalur komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta. Langkah ini diambil agar kebutuhan mendasar daerah, terutama untuk proyek jalan, jembatan, dan irigasi, bisa segera direalisasikan tanpa menunggu waktu yang lama.
Apa Dampak DBH Kurang Salur bagi Pembangunan di NTB?
Minimnya realisasi DBH berdampak langsung pada likuiditas kas daerah. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terpaksa menunggu kepastian transfer dari pusat. Kondisi ini kerap membuat lelang proyek molor dan pengerjaan fisik di lapangan tidak sesuai jadwal, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada dana perimbangan.
Pemprov Tak Tinggal Diam, Ini Strateginya
Alih-alih hanya menunggu, Pemprov NTB mengambil peran aktif. Pemerintah daerah tidak hanya mengirimkan surat resmi, tetapi juga melakukan pertemuan langsung dengan direktorat jenderal terkait di Kementerian Keuangan. Tujuannya jelas: mempercepat proses verifikasi dan pencairan DBH yang menjadi hak provinsi. “Kami terus menjalin komunikasi agar hak daerah tidak tertahan lebih lama,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemprov NTB.
Infrastruktur Jadi Prioritas, Bukan Sekadar Angka
Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti perbaikan jalan rusak di Lombok Timur dan Bima, serta normalisasi saluran irigasi di Sumbawa, bisa berjalan lancar. Tanpa DBH yang cair, kontraktor kesulitan memulai pekerjaan dan masyarakat terus menunggu perbaikan infrastruktur yang sudah lama dinantikan.
Bagaimana Koordinasi Ini Bisa Memengaruhi Anggaran Daerah?
Dengan komunikasi yang lebih intensif, Pemprov berharap ada percepatan dalam jadwal penyaluran DBH. Jika ini berhasil, maka APBD NTB bisa lebih leluasa bergerak. Anggaran yang tadinya dialokasikan untuk menambal kekurangan DBH bisa dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan. Intinya, satu kebuntuan di pusat bisa membuka banyak pintu pembangunan di daerah.
