MATARAM — Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada Triwulan II 2026 tercatat 7,41 persen. Angka itu disertai inflasi Agustus sebesar 4,03 persen yang terutama dipicu kenaikan permintaan musiman pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menilai kombinasi kedua angka itu menggambarkan aktivitas ekonomi daerah yang masih cukup kuat. Tekanan harga tetap menjadi perhatian untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga.
Pendapatan Negara Capai 79,86 Persen dari Target
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara dan hibah di NTB mencapai Rp4,118 triliun atau 79,86 persen dari target. Belanja negara terealisasi Rp17,035 triliun dari pagu Rp24,891 triliun, setara 68,44 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menembus Rp5,768 triliun. Alokasi belanja itu diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi.
Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp11,266 triliun. Transfer tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
"Peningkatan belanja pemerintah menunjukkan pemerintah hadir untuk masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi global," ujar Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani.
108.995 Debitur Terima KUR, Perdagangan dan Pertanian Paling Banyak
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB telah tersalur Rp4,82 triliun atau 87,13 persen dari plafon. Jumlah itu menjangkau 108.995 debitur.
Sektor perdagangan dan pertanian menjadi penyerap KUR terbesar. Dua sektor itu menjadi tulang punggung aktivitas usaha rakyat di provinsi tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB telah menjangkau 1,86 juta penerima dengan dukungan anggaran Rp3,83 triliun. Pemerintah juga mengawal Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program ketahanan pangan dan energi.
KSSK NTB Edukasi Literasi Keuangan di Lombok Timur
Penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui sinergi Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB. Forum itu melibatkan unsur fiskal, moneter, jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.
Salah satu agendanya adalah edukasi literasi keuangan bagi Desa Berdaya di Kabupaten Lombok Timur pada 16 September 2026. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendorong pengembangan potensi komoditas lokal di tingkat desa.
Sinergi lintas lembaga itu menjadi bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB. Fokusnya mengarah pada penguatan ekonomi desa dan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
