MATARAM — Transformasi digital di sektor kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Dinas Perikanan Provinsi NTB dan PT Bank NTB Syariah menggandeng tangan untuk membangun ekosistem pembayaran digital di pelabuhan perikanan, sebuah langkah yang dinilai krusial bagi masa depan industri perikanan lokal.
Kerja sama ini difokuskan pada digitalisasi layanan pembayaran jasa kepelabuhanan, terutama untuk proses bongkar muat ikan. Dengan sistem baru ini, seluruh transaksi diharapkan tercatat secara otomatis, meminimalkan kebocoran pendapatan, dan memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa pelabuhan.
Kemudahan Bertransaksi dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Kepala Dinas Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., menegaskan bahwa kebutuhan akan transformasi digital sudah menjadi prioritas. Ia menilai sistem konvensional sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan transparan.
“Digitalisasi layanan pembayaran jasa pelabuhan perikanan merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan,” ujar Muslim dalam keterangan resminya, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Muslim menjelaskan bahwa dengan sistem yang terdigitalisasi, setiap transaksi akan terekam dengan baik. Hal ini secara langsung akan memperkuat sistem administrasi dan pengawasan penerimaan jasa pelabuhan, sekaligus memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja.
Potensi Ekonomi Sektor Perikanan dan Dukungan Perbankan
Di sisi lain, PT Bank NTB Syariah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh inisiatif pemerintah daerah ini. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah, menyebut sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi NTB yang membutuhkan ekosistem transaksi yang efisien.
“Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk terus mendukung digitalisasi layanan pemerintah daerah. Kami melihat sektor perikanan memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga diperlukan ekosistem transaksi yang efisien dan terintegrasi,” ungkap Ferry.
Ferry menambahkan, sinergi ini tidak hanya berorientasi pada kecepatan transaksi, tetapi juga pada penguatan tata kelola. Pihaknya siap menghadirkan solusi pembayaran yang aman dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan, termasuk dalam aspek transparansi dan pengelolaan risiko.
Menuju Ekosistem Perikanan yang Terintegrasi
Digitalisasi pembayaran ini diyakini akan memberikan dampak berantai bagi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari nelayan, pemilik kapal, pedagang ikan, hingga pengelola pelabuhan akan merasakan kemudahan administrasi yang lebih efisien.
Data transaksi yang terdokumentasi secara digital juga akan menjadi modal berharga bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di NTB.
Ke depan, kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada pembayaran jasa pelabuhan saja. Pengembangan lebih lanjut menuju ekosistem layanan perikanan yang terintegrasi penuh menjadi target berikutnya, sejalan dengan upaya memperkuat inklusi keuangan di kalangan masyarakat pesisir.
