SUMBAMA BESAR — Kabupaten Sumbawa mengambil inisiatif menjadi tuan rumah proyek strategis nasional di sektor kelautan. Pemkab Sumbawa mengusulkan lahan milik pemerintah seluas sekitar 150 hektare di Teluk Santong, Kecamatan Plampang, sebagai lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mengonfirmasi langkah ini pada Rabu (12/9). Ia menegaskan bahwa tidak ada daerah lain di NTB yang mampu memenuhi kebutuhan lahan untuk proyek tersebut.
“Kita sudah usulkan ke KKP untuk KIPT tersebut. Kita mengajukan diri, karena di NTB tidak ada kabupaten/kota yang sanggup menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut,” kata Bupati.
Konsep Terpadu ala Hilirisasi Ayam di Serading
Kawasan ini dirancang bukan sekadar tempat berlabuh kapal. KIPT akan menjadi lokasi pengolahan produk perikanan dari hulu ke hilir, memusatkan seluruh aktivitas mulai dari penangkapan ikan hingga distribusi dalam satu area.
Bupati Jarot menyebut konsep ini serupa dengan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Desa Serading yang peletakan batu pertamanya telah dilakukan beberapa bulan lalu. Dengan model terpadu, pelaku usaha perikanan diharapkan bisa mengakses infrastruktur memadai seperti pelabuhan, pabrik pengolahan, dan gudang penyimpanan.
“Kawasan industri ini kita harapkan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis perikanan untuk berkembang, sehingga mereka bisa mengakses infrastruktur memadai, seperti pelabuhan, pabrik pengolahan, dan gudang penyimpanan,” ucapnya.
Dampak bagi Warga: Lapangan Kerja dan Rantai Pasok
Kehadiran kawasan industri ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemkab Sumbawa meyakini banyak perusahaan akan beroperasi di lokasi tersebut, sehingga membutuhkan tenaga kerja terampil dari desa-desa sekitar.
“Lapangan kerja ini tidak hanya memberikan sumber penghasilan, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga desa, dan akhirnya mengarah ke pengembangan ekonomi berkelanjutan,” jelas Bupati Jarot.
Selain soal lapangan kerja, pembangunan KIPT dinilai mampu mengoptimalkan rantai pasokan perikanan. Fasilitas pengolahan dan distribusi yang terpusat akan mengurangi limbah dan memastikan kualitas produk tetap konsisten.
“Rantai pasokan yang berkelanjutan ini menguntungkan konsumen, produsen, dan lingkungan. Sehingga kami berharap usulan kita bisa disetujui dan bisa direalisasikan segera,” harapnya.
